Aliansi Pengusaha Kabupaten Bandung Tekankan Pemerintah Utamakan Pengusaha Lokal 

BANDUNG. JARRAKPOS.COM – Aliansi Pengusaha Kabupaten Bandung lahir untuk kebutuhan lancarnya usaha pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang jasa konstruksi. Hal itu sekaligus mengisi terjadinya mati suri stagnan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Bandung.

Ketua terpilih Dindin Kicho menyebutkan, di era peralihan UU Jasa  Konstruksi  Nomor 2 tahun 2017, tentang LSBU, SKKA LPJK tingkat Provinsi ditarik ke pusat pembuatan sertifikat badan usaha SBU dan SKA, SKT sertifikat profesi secara digital dan otomatis fungsi serta peran asosiasi kurang berfungsi termasuk di daerah kota dan kabupaten.

“Padahal selama ini komunikasi Pemerintah dan pengusaha tentang jasa konstruksi terus dilakukan melalui asosiasi,” kata Dindin Kicho. Rabu 12 Oktober 2022.

Bahkan, kata Dindin Kicho, untuk pelaku usaha saat ini lagi terpuruk ketika pengusaha harus mengikuti perijinan, tata kelola lelang secara digital, pekerjaan susah akibat program refokusing pengurangan anggaran di segala bidang akibat Covid-19.

“Hal ini juga di perparah dengan lapangan pekerjaan yang sudah sangat berkurang,” ujarnya.

Ia menyampaikan, banyak pengusaha gulung tikar akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun melanda. Hingga banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran.

“Sekarang sudah mulai normal, tetapi untuk memperpanjang SBU saja kelimpungan,” jelasnya.

Maka dari itu, Aliansi Pengusaha Kabupaten Bandung berharap pemerintah harus berpihak ke pengusaha lokal yang sudah sekarat.

“Sudah menjadi rahasiah umum kueh terbatas dibagi-bagi kepada anggota dewan, oknum penegak hukum, dan yang dekat dengan kekuasaan,” ungkapnya.

Ia menilai, pengusaha saat ini diibaratkan petani yang tugasnya hanya jadi petani penggarap. Bahkan banyak perusahaan yang hanya dipakai alias dipinjamkan benderanya.

” Mau sampai kapan kejadian ini dibiarkan,”cetusnya.

Di sela-sela rapat, sesepuh Pengusaha Haji Pepe dan H Dedi Kastam mengingatkan Pemerintah harus bisa mengakomodasi Pengusaha lokal.

” Pemerintah harus melek dan mesti  berpihak ke pengusaha lokal, karena kalau orang lapar bisa berbuat apa saja, ini baru gerakan moral,”pungkasnya.

Editor : Deni Supriatna