Aliansi Santri Demo KPK Soal Kasus Dugaan Rekayasa UKL-UPL DLH Kab. Situbondo

JAKARTA- Puluhan santri yang mengatasnamakan Aliansi Santri Tolak Korupsi (ASAS) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta pantau kasus dugaan rekayasa UKL-UPL yang menjadi syarat pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 249 miliar di Situbondo.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (09/03/2022).

Menurut koordinator aksi, Najiburrahman bahwa ada dugaan rekayasa dalam pengadaan jasa konsultasi dokumen UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

“Aksi ini merupakan bentuk pengawalan terhadap dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo,” kata Najib usai aksi depan KPK.

Sebenarnya, kata Najib, kasus tersebut sudah ditangani oleh Kejari Situbondo namun KPK sebagai lembaga antirasuah juga kami minta pantau agar proses hukum ini bisa selesai dengan cepat dan tuntas.

“Sebagai santri yang menolak dan mengutuk praktek korupsi kami meminta KPK untuk ikut terlibat dalam penganan kasus ini bahkan harus diambil alih kalau misalkan nanti jalan di tempat dan tidak tuntas,” ungkapnya.

Najib memastikan akan terus mengawal kasus ini bahkan meminta KPK untuk segera memanggil Bupati Situbondo untuk diperiksa.

“Kami (Asas) percaya KPK karena selama ini terus bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi di negeri ini. Makanya kami minta untuk segera periksa Bupati Situbondo sebagai penanggung jawab dari dana PEN Rp 249 miliar ini yang diduga telah terjadi penyelewengan,” lanjutnya.

“Saatnya KPK harus bersih-bersih di Situbondo agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,” pungkas Najib.