Anggaran KONI Sumut Minim, PJ Gubsu Jangan Diam Saja

Medan – Rapat Kerja (Raker) KONI Sumut tahun 2024 telah berakhir. Raker digelar dua hari itu (3-4/2) memunculkan ketimpangan dalam.mempersiapkan atlet.

KONI Sumut hanya mampu mempelatda penuh kan atlet luar kota Medan. Sementara atlet pelatda domisili kota Medan harus menjalani pelatda di kediaman masing-masing

Ketidaksetaraan dalam pembinaan atlet untuk menghadapi PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 disebabkan anggaran yang digelontorkan untuk KONI Sumut hanya 90 miliar. Sudah tentu tak cukup.

Selain itu infrastruktur sarana dan prasarana pendukung tak mencukupi menampung atlet .sementara atlet yang dipersiapkan 1000 lebih dan 50 lebih cabor.

“Olahraga tanpa dana itu sangat sulit melahirkan prestasi hebat.Tidak bisa dipungkiri,inilah yang perlu kita bahas bersama terkait sumber-sumber pendanaan cabang olahraga termasuk KONI,” ujar Rafriandi Nasution, salah satu pengamat olahraga di Medan, Selasa (6/2)

Dikatakan Mantan anggota DPRD Sumut itu di beberapa daerah, sumber pendanaan diperoleh dari pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Tapi untuk di Sumut kita ini, perusahaan yang berminat menjadi bapak angkat cabor sangatlah minim. Untuk itu, PJ Gubsu tidak diam saja tapi mengajak pihak swasta atau BUMN membantu dana yang dibutuhkan untuk PON”, ujarnya

Minimnya anggaran yang diberikan Pemprovsu menjadi kendala utama pembinaan atlet. Sebab untuk menyediakan sarana olah raga, hingga mengikuti berbagai turnamen membutuhkan anggaran lumayan besar.

Karena tidak sedikit atlet mengeluarkan dana pribadi untuk mengikuti kompetisi. Ini karena  anggaran yang dapat sedikit. Enggak mungkin bisa meningkatkan prestasi atlet kalau dana pembinaannya sedikit.

“Jarang tuan rumah menargetkan 5 besar dalam event besar PON, seyogyanya tuan rumah harusnya menargetkan Juara umum atau runner-up dalam pon ke 21di Sumut dan Aceh.Ini belum lagi cerita 5 sukses,mulai penyelenggaraan,prestasi,UMKM,pertanggungan keuangan, dan sebagainya.

PJ Gubsu harus lebih memaksimalkan lagi kerja PB PON dalam mengatasi berbagai kendala keuangan Untuk operasional atlit,bonus dan dana operasional lainnya”kata Rafriandi

Selain itu, Rafriandi berharap KONI Sumut bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia “Bagi saya harus betul-betul diperhatikan anggaran berbasis proporsional dan berbasis asas manfaatnya. Artinya, betul-betul anggaran ini di kelola berdasarkan kebutuhan secara jelas dan transparansi sesuai porsi yang jelas pula,” ujarnya

“Dan selanjutnya asas manfaat juga betul sasarannya kepada atletnya baik dalam proses pelatihan TC dalam sampai TC luar. Jangan sampai anggaran dari uang rakyat disalah gunakan, jangan sampe lebih banyak officialnya ketimbang atletnya,” lanjutnya

Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution juga menilai belum semua stakeholder di Sumut mendukung persiapan tuan rumah PON 2024 tersebut.

“PB PON Sumut yang telah dibentuk belum semua bekerja maksimal. Ada yang masih terkesan santai,” ujarnya

Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sumut ini juga kecewa karena PB PON masih lemah dalam sosialisasi tuan rumah PON tersebut. Terbukti masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan progres tuan rumah tersebut.

“Jujur saja, masih banyak masyarakat belum tahu Sumut sebagai tuan rumah PON 2024. Kemudian bagaimana sudah persiapan kita, masyarakat juga banyak yang belum tahu. Begitu juga dengan pembangunan venue, kita belum tahu bagaimana progresnya,” tegasnya.

Padahal, tambahnya, PON 2024 juga butuh promosi dan marketing. Sebab tidak semua bisa menggunakan APBD dan APBN. Namun juga harus melibatkan pihak swasta sebagai sponsor. “Tapi sampai sekarang, apakah sudah ada pihak swasta yang menjadi sponsor?” tanyanya.

Rafriandi menyebutkan hal ini terjadi karena masih lemahnya sosialisasi dari PB PON. Padahal Sumut membidik lima sukses sebagai tuan rumah PON 2024, yakni sukses penyelenggaran, sukses prestasi, sukses ekonomi, sukses laporan keuangan, dan sukses pertanggungjawaban.

“Kalau sosialisasi masih kurang, bagaimana mungkin sukses tersebut bisa digapai. Kita harap agar Pj Gubsu melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing bidang yang ada di PB PON itu. Kalau tidak mampu, lebih baik diganti, karena waktu sudah semakin mendesak,” harapnya. ( Malaon)