Anggota DPR : Apa Tanggung Jawab BPK Pada Kasus Korupsi Garuda

JAKARTA | Rudi Hartono Bangun anggota Komisi VI DPR RI,mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang melaporkan kasus korupsi dugaan pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. Menurut dia, dugaan korupsi di Garuda sangat berpotensi merugikan negara.
“Mengapa (harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi,” ujar Rudi dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Pertanyakan kinerja BPK

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wartapemeriksa.bpk.go.id)
Rudi kemudian mempertanyakan kinerja BPK. Sebab, selama ini lembaga tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Garuda Indonesia.
“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan,” ucap dia.
Rudi menegaskan, seharusnya BPK juga bertanggung jawab apabila ada kerugian negara.
“BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator yang selalu rutin mengunjungi konsituennya ini untuk berdialong.

Dorong anggota Komisi VI lakukan ekstra pengawasan

Lebih lanjut, Rudi mengakui, pengawasan yang dilakukan Komisi VI masih renggang. Karena itu, dia mengajak kepada seluruh anggota Komisi VI untuk melakukan ekstra pengawasan.
Selain Garuda, dia juga mengajak Komisi VI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan BUMN lain. Sebab, Komisi VI DPR RI merupakan mitra Kementerian BUMN.(gus)