Connect with us

    Jawa Barat

    Atasi Over Capacity, Kemenkumham Jabar Bersinergi Dengan Pemkab Pangandaran Bangun Lapas dan Kantor Imigrasi

    Published

    on

    Jabar Jarrakpos.com. Salah satu cara dalam mengatasi Over Capacity yang dialami oleh hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jawa Barat adalah menambah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di daerah.

    Hal ini selain untuk mengatasi Over Capacity, juga tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Selain itu potensi yang dimiliki Pangandaran, memungkinkan banyaknya Wisatawan Mancanegara untuk berkunjung, Pengawasan terhadap Orang Asing juga menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

    Adapun kebutuhan lahan yang diperuntukan untuk operasional Lembaga Pemasyarakatan sekitar 5 (lima) Hektar, sedangkan untuk Kantor Imigrasi idealnya lahan yang diperlukan sekitar 2 Hektar, tentunya dengan mempertimbangkan jarak dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, hal ini ditujukan dalam memudahkan Koordinasi dan Kolaborasi dengan para Stakeholder.

    Advertisement

    Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo bersama Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pemasyarakatan M. Hilal, Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Jabar Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Gunawan Sutrisnadi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Priangan Timur hari ini (Selasa, 11/10/2022) melakukan tinjauan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang diperuntukan untuk Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi di Pangandaran.

    Ini merupakan bentuk Sinergitas Kanwil Kemenkumham Jabar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, tentunya dengan dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi nantinya akan lebih memudahkan dalam hal pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Orang Asing di Wilayah Pangandaran.

    Hal ini menjadi berita baik bagi Kementerian Hukum dan HAM R.I khususnya Kemenkumham Jabar dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan bersama Pemerintah Daerah dan APH membentuk suatu Kolaborasi dan Sinergitas dalam memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kabupaten Pangandaran.

    Sudjonggo berterima kasih atas sambutan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada jajaran Kemenkumham Jabar, Sudjonggo menilai Kabupaten Pangandaran punya potensi untuk maju di masa mendatang, sehingga diperlukan pendukung untuk menjadikan lebih maju.

    Advertisement

    Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyambut baik kedatangan Jajaran Kemenkumham Jabar dan berjanji akan menyegerakan apa yang menjadi kebutuhan dari Kemenkumham Jabar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Pangandaran.

    Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau lokasi yang berada di Desa Selasari Kecamatan Parigi. Lokasi di daerah ini berbentuk bukit, sehingga kedepan diperlukan kajian lebih mendalam.

    Lokasi kedua berada di Desa Ciliang Kecamatan Parigi. Kedepan intensitas komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran akan tetus di tingkatkan dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran.(red /tim)

    Advertisement