Bandara Bali Utara Terancam Molor, Jokowi Jangan “PHP” Bali

Ket foto : Desain bandara di Bali utara yang dirancang di laut oleh PT BIBU Panji Sakti salah satu investor yang mengajukan ijin Penlok.

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai belum serius membantu mewujudkan pemerataan pembangunan Bali melalui pembangunan infrastruktur ke Bali Utara. Terutama rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang terancam molor, sehingga kini masih wacana dan belum jelas realisasinya.

Penentuan izin lokasi (penlok) bandara ini juga tak kunjung turun. Padahal masyarakat Bali terus menunggu komitmen serius dan realisasi janji pemerintah pusat. “Penlok Bandara Bali Utara makin cepat turun makin bagus. Jangan Bali terus di-PHP (diberi harapan palsu-red) oleh pemerintah pusat di era Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bali AA Ngurah Alit Wiraputra di Denpasar, Senin (20/8/2018).

Ketua Umum Kadin Bali AA Ngurah Alit Wiraputra.

Dikatakan, momen sebelum habisnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 2019 ini merupakan masa-masa pertaruhan pemerintah pusat untuk mewujudkan program-progam pembangunan infrastruktur demi pemerataan pembangunan di Bali. Khususnya soal Bandara Bali Utara dan juga jalan tol Denpasar-Singaraja. “Ini pertaruhan Presiden Jokowi terhadap pemerataan pembangunan di Bali. Tanpa jalan tol dan Bandara Bali Utara artinya tidak ada yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan Bali,” tegas Alit Wiraputra.

Untuk itu Kadin Bali meminta, mengingkatkan bahkan mendesak pemerintah pusat segera mewujudkan minimal pembangunan Bandara Bali Utara. “Kalau di era Presiden SBY ada jalan Tol Bali Mandara. Tapi sayangnya di era Presiden Jokowi belum ada pembangunan infrastruktur besar yang diterima Bali,” tambahnya. Tanpa tol dan tanpa bandara internasional di Bali Utara maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Bali akan stagnan.

Ik.16/8/2018

Tanpa pemerataan pembangunan infrastruktur juga tidak ada gaung pariwisata di Bali Utara. “Karena belum ada jalan tol dan bandara, perkembangan ekonomi di Bali Utara juga tersendat karena investasi belum ada,” ujarnya. Kadin Bali juga tidak bisa memberikan masukan kepada investor kalau mau berivestasi di Bali Barat, Bali Utara, bahkan Bali Timur jika tidak ada pembangunan infrastruktur di kawasan ini. “Kadin Bali juga belum berani mengarahkan investor ke Bali Barat, Utara Timur karena infrastruktur belum memadai. Padahal Pemerintah daerah sudah siap terima investasi,” tambahnya.

Selama ini Kadin juga menilai belum ada perencanaan matang untuk pembangunan infrastruktur di Bali Utara. Belum juga ada presentasi ke Kadin karena ini menyangkut pembangunan dan perekonomian. Untuk itu Kadin Bali mengingatkan komitmen Jokowi terhadap Bali. Jangan sampai terkesan Bali diabaikan dan hanya dininabobokan dengan janji-janji manis. “Kita menunggu campur tangan dan kebijakan nyata Presiden Jokowi untuk merealisasikan infrastruktur seperti pembangunan bandara sesegera mungkin,” tandas Alit Wiraputra yang kini juga maju sebagai bakal caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 2 ini. eja/ama