Bantuan APD Ditolak, Partai Golkar Gianyar Minta Birokrasi “Tidak Kaku”

Gianyar, JARRAKPOS.com – Jajaran DPD Partai Golkar Gianyar terus turun gunung untuk melakukan upaya dan aksi nyata untuk memerangi pandemi Covid-19 (Corona) di tengah masyarakat. Apalagi telah terjadi peningkatan wabah Covid-19 di Bali, terutama di Kabupaten Gianyar. Salah satunya dengan menggandeng seluruh Anggota Fraksi Golkar DPRD Gianyar kembali menyerahkan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap di Puskesmas Blahbatuh, Gianyar, Kamis (16/4/2020). Sayangnya bantuan yang diserahkan langsung Ketua DPD II Golkar Gianyar, Dr. Ir. Made Dauh Wijana, MM., bersama Jajaran Fraksi Partai Golkar malah ditolak dan tidak diterima pihak Puskesmas dengan alasan birokrasi penyerahan bantuan harus satu pintu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.

1bl-ik#2/4/2020

“Kita sangat menyayangkan pihak Kepala Puskesmas Blahbatuh yang tidak menerima bantuan APD untuk tenaga medis di tengah perkembangan Covid-19 yang meningkat. Alasan birokratis terlalu rigid (kaku, red) ini kontraproduktif. Padahal tenaga medis garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Dauh Wijana saat dikonfirmasi via WhatsApp. Ditegaskan Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Bali ini, sebenarnya kegiatan penyerahan APD sudah dilakukan sejak sebelumnya di beberapa Puskesmas, untuk memastikan bantuan tetap diterima tepat sasaran. Apalagi diketahui APD sedang sangat dibutuhkan, sehingga APD tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga berprofesi sebagai tenaga medis yang kebetulan ada diwilayah yang sama.

Dikatakan, penolakan yang dilakukan pihak Puskesmas, juga dinilai telah mengabaikan tujuan subtansi dari bantuan yang diserahkan karena alasan birokrasi saja. “Covid sangat serius dan melumpuhkan segala sendi, kita tidak boleh main-main. Tidak boleh hanya mengutamakan birokrasi tapi mengabaikan subtansinya. Yang terpenting dalam penanganan masyarakat terlindungi dan tenaga medis lebih-lebih terlindungi dengan baik. Kita tidak ingin tenaga medis menjadi korban, karena terkait penanganan,” jelas Dauh Wijana, seraya mendorong Fraksi Partai Golkar DPRD Gianyar untuk bergerak cepat menghadapi peningkatan kasus Covid-19. Selain mendukung penuh langkah yang telah dilakukan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, pihaknya juga mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi anggaran untuk alokasi penanganan Covid-19 agar lebih maksimal.

6bl-ik#30/3/2020

“Kami intruksikan Fraksi Golkar untuk segera mendukung pergeseran anggaran. Ketika nanti dana penanganan Covid-19 tidak memadai kita dorong pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran sehingga dana penanganan ini bisa maksimal,” bebernya. Terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pihaknya juga meminta pemerintah melakukan SOP yang jelas, agar benar-benar pekerja yang baru datang dari luar negeri menjalani karantina dengan baik. Ditegaskannya, Partai Golkar tidak ingin melihat pemerintah lengah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, karena disadari bila terjadi penambahan kasus maka akan semakin sulit mengatasi wabah virus mematikan tersebut. “Kita dorong dan dukung kebijakan penggeseran anggaran. Sehingga Covid-19 bisa ditangani maksimal. Tidak boleh dalam proses karantina kita lengah dan harus dilakukan pengawasan dengan ketat dan disiplin,” tutupnya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Blahbatuh belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan penolakan tersebut. eja/ama