Bawaslu NTT Gelar Rakor Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Serta Informasi Publik tahun 2024

KUPANG, jarrakpos.com | Guna meningkatkan sinergi dalam bidang pengelolaan kehumasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi.

Rakor ini melibatkan Bawaslu Kabupaten/kota se-NTT. Dilaksanakan di Hotel Neo Aston Kupang pada Sabtu, (24/8/2024) bertajuk Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Serta Informasi Publik tahun 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu NTT, Nonato da Purificacao Sarmento, Para Anggota Bawaslu NTT, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignasisus Jani, serta Pejabat Struktural dan Fungsional Bawaslu Provinsi NTT.

Ketua Bawaslu NTT, Nonato da Purificacao Sarmento mengatakan, saat ini Bawaslu Provinsi terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk maksimalkan tugas bagian kehumasan terutama terkait publikasi.

“Upaya kami saat ini supaya kerja media kita paten. Kami berharap seluruh hasil-hasil pengawasan itu harus dipublikasikan agar tersampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat dan publik ini jadi tahu dampak positif dari apa yang kita kerjakan,” ujar Sarmento.

Nonato Sarmento menegaskan, siapa yang menulis adalah siapa yan bisa membuat sejarah. “Jadi bukan hanya banyak bicara, tetapi kita harus mempublikasikan atau dokumentasikan sehingga jangan sampai ada istilah mubazir,” imbuhnya.

Menurutnya, Bawaslu harus bisa menonjolkan sisi kreatifitas ditengah kemajuan teknologi. Bawaslu harus bisa menghadirkan sesuatu yang menarik.

Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasisus Jani menjelaskan tiga indikator utama dalam menjalankan fungsi dan tugas bagian kehumasan agar efektif.

Pertama, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Kehumasan. Tentu mesti serius lakukan pembenahan keterkaitan dengan soal penempatan. Staf yang ditempatkan di bagian Kehumasan itu memang harus memperhatikan skill dan memiliki komitmen serta konsisten dan dalam melakukan tugasnya.

“Disamping jumlah atau kuantitas tetapi termasuk kualitas yang harus serius dibenahi,” tutur mantan Aktivis PMKRI Kupang itu.

Kemudian yang ke dua menurutnya dalam kaitan dengan soal program dan anggaran. Hal ini juga harus dibenahi dalam kaitan mendukung pelaksanaan tugas-tugas kehumasan.

“Yang harus kami rumuskan adalah program pendukungnya, kegiatan-kegiatan pendukung dengan anggaran memadai sehingga kerja-kerja tim kehumasan dengan SDM yang sudah bagus bisa berjalan dengan baik,” jelas Ignas Jani.

Kemudian yang terakhir, kerja kehumasan tidak boleh lebih menonjolkan publikasi bersifat personalnya. Kerja-kerja pengawasan dan monitoring yang harus diutamakan untuk dipublikasikan.

“Kehumasan harus betul-betul menjadi corong informasi bagi publik,” terang Pendiri Permasi Kupang itu.

Selain itu Plh. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi NTT, Siman Halisi dalam laporannya menyampaikan empat tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini.

Diantaranya, pertama meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik. Kemudian yang kedua meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis kehumasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan media digital.

Tujuan ke tiga adalah mengevaluasi kinerja Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan yang ke empat tujuannya merumuskan strategi kehumasan yang efektif untuk memperkuat citra Bawaslu di mata publik.(mario lagun/ded)