BBM Bersubsidi Vs Pupuk Bersubsidi = Ketahanan Pangan?

INDRAMAYU JarrakPos.Com- Pemerintah dibawah President Prabowo Subianto telah menetapkan Visi misi nya antara lain tentang Ketahanan Pangan dan Swasembada beras, Namun semua perlunya perencanaan serta fasilitas yang mendukung khususnya dalam hal ketahanan pangan dan swasembada beras diantaranya :
1. Sistim Pengelolaan tanah yang baik
2. Saluran irigasi yang memadai
3. Pasokan air untuk pertanian yang cukup
4.Tersedianya bibit unggul yang handal.
5. Tersedianya dan distribusi pupuk yang merata dan mudah.
6. Alat Pertanian yang modern.

Menyikapi hal tersebut poin 5 merupakan hal yang terpenting dibutuhkan oleh para petani yaitu Tersedianya dan Distribusi pupuk bersubsidi yang merata dan mudah. Sebagai mana kita tahu bahwa para petani Indonesia untuk meningkatkan produksi pertanian mereka sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia yang kebutuhannya cukup tinggi yaitu untuk 1 hektar tanah sawah dibutuhkan 3 – 4 Kwintal pupuk kimia dengan asumsi dapat menghasilkan 7 – 9 Ton Padi/gabah.

Salah seorang petani Waska dari desa Cikedung saat ditemui ” untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dirinya harus mendaftarkan dulu ke BPP atau penyuluh pertanian dan jika sudah ada tidak langsung dapat tetapi untuk masa tahun tanam berikutnya dengan harga Rp.280.000 per kwintal sedangkan masing-masing petani hanya dapat 2 kwintal selain itu beli pupuk bersubsidinya harus di kios tani yang sudah ditentukan” tegasnya

Bandingkan dengan BBM Pertalit yang statusnya sama-sama bersubsidi itu kita belinya bisa didaerah mana saja dan berapa litet saja, tidak ada pembatasan bahkan mobil- mobil mewah yang CC nya diatas 1500 CC dapat membeli BBM Pertalit ini sungguh aneh” lanjut waska.

Sugianto petani desa Mundu Karangampel saat di minta pendapatnya ” saya ini petani yang lahannya setiap tahun sewa dari orang lain, untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi dengan harga Rp.280.000 per kwintal dirinya selalu daftar ke Penyuluh Pertanian bersama dengan yang punya lahan, hal ini bertujuaan agar proses pengajuaannya lebih mudah, bayangkan kalau saya ditolak untuk mendaftar agar dapat pupuk bersubsidi, bisa bisa dirinya harus merogoh kocek Rp.500 – 600 Rb per kwintal sedangkan mutu dan kwalitas pupuk bersubsidi dan non Subsidi sama saja” ujar Sugianto.

Sementara itu menurut Sekdis DKPP Kabupaten Indramayu H.M Iqbal dalam ketersngannya” Memang masalah pupuk subsidi menjadi masalah yang cukup pelik dan rumit banyak para petani yang tidak faham prosedurnya sehingga menimbulkan masalah, pupuk bersubsidi itu posisinya sama dengan barang-barang lain yang disubsidi pemerintah cuma persediaaannya di batasi dan diwajibkan membeli ditempat/kios yang telah ditunjuk sedangkan para petani hanya mendapatkan jatah 2 kwintal perhektar hal ini tidak seperti BBM yang bisa beli dimana saja dan jumlah yang tidak dibatasi” tegas M Iqbal.

Sedangkan sekarang ini kita dihadapkan pada program swasembada pangan atau ketahanan pangan, sementara itu para petani kita sudah terbiasa dengan memakai pupuk kimia, bahkan ada anggapan dikalangan para petani kalau mau hasilnya bagus dan meningkat maka selain memakai bibit yang bermutu, pengairan yang cukup juga harus ditopang dengan pupuk yang banyak hal ini tidak bisa terbantahkan, sedangkan tata niaga pupuk bersubsidi itu sangatlah ketat dan sulit” ujar Iqbal.

Seharusnya tata niaga atau pekanisme distribudi pupuk itu dipermudah sedangkan sebagai mana kita tahu dari tahun ke tahun jumlah lahan pertaniaan itu senakin menurun bandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada setiap tahun mengalami peningkatan ini berdampak jumlah subsudi yang dikeluarkan pemerintah juga cukup banyak diangka sekirar 400 Milyar sedangkan untuk jumlah subsidi pupuk hanya 10% nya saja atau 40 Milyar ini sungguh ironi” lanjut Iqbal.

Ada cara yang sangat efektif yang harus di tempuh pemerintah yaitu :
1.Naikkan jumlah subsidi pupuk.
2.buat tata kelola yang baku dengan cara awasi dan biarkan para petani membeli pupuk di kios manapun.
3. Cabut subsidi pupuk secara menyeluruh, dan perketat distribusi BBM
4. Pemerintah harus berani membeli hasil panen para petani dengan harga yang pantas hal ini akan berdampak pada tingkat kesehahteraan hidup para petani, hal ini sudah diterapkan oleh negara Malaysia, Thailand dan Vietnam yang berani membeli hasil panen dari pada para petani.

Pada prakteknya masih banyak para petani penggarap yang tidak terdaftar di RDKK sehingga tidak dapat bagian pupuk bersubsidi karena memakai data yang ada di tahun sebelumnya ini sangat miris terjadi sehingga terjadi gesekan antara para petani, selain itu petani kita tidak terbiasa memakai pupuk alami atau pupuk non kimia karena prosesnya lama dan hasil panennya belum maksimal. ******(GUS Wahyu Ratusan)*****