Bertemu Gapoktan Drunten Wetan, Anggota DPRD Jabar Syamsul Bachri Jelaskan Hal Penting

Bertemu Gapoktan Drunten Wetan, Anggota DPRD Jabar Syamsul Bachri Jawab Keluhan Warga/Dok: jarrakpos.com

JABAR, JARRAKPOS.COM – Ratusan hektar lahan pertanian musim gadu di wilayah Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, mengalami gagal panen dan tidak bisa menuai hasil cocok tanam yang diharapkan pada musim tanam tahun 2023.

Hal itu menjadi keluhan para petani yang disampaikan dalam agenda Silaturahmi Gapoktan Desa setempat bersama Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, H. Syamsul Bachri SH, MBA, Sabtu 23/9/ 2023.

Pada pola tanam musim gadu tahun 2023 ini, lahan pertanian di beberapa Kecamatan di wilayah Indramayu khususnya Indramayu Barat mengalami kekurangan pasokan air baku baik dari Irigasi Rentang maupun Irigasi Bendung Citarum.

Hal itu disebabkan, beberapa infrastruktur irigasi saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh pemerintah, sehingga berdampak adanya tata gilir air yang tidak bisa mencukupi kebutuhan petani di wilayah Indramayu Barat, ” kata Syamsul.

BACA JUGA: Serahkan Bantuan dari Kemensos RI, Pemkab Cirebon Berupaya Terus Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

“Keluhan kekeringan dan gagal panen bukan hanya terjadi di Kecamatan Gabuswetan, tapi beberapa Kecamatan lain di Indramayu juga mengalami hal yang sama,” tutur Syamsul dihadapan petani.

Menurut Syamsul, proses perencanaan anggaran tata kelola air yang jumlahnya ratusan miliar perlu untuk dilakukan evaluasi secepatnya.

Pasalnya bisa diprediksi ada beberapa nomenklatur anggaran yang tidak dapat diserap secara baik, mengingat pos anggaran tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

” Anggaran tata kelola air yang sudah disiapkan tidak bisa berjalan guna mensuplai air kepada petani, manakala dilapangan kondisi infrastruktur irigasi sedang dalam pekerjaan pihak pemerintah pusat.

Maka, persoalan perencanaan yang kurang pas akan berakibat pada petani penggarap lahan sawah 60 – 80 persen tidak dapat air. Karena setiap proses pembangunan ada konsekwensi yang harus terhambat.

BACA JUGA: Dianugerahi Tokoh Transformasi Pelayanan Polri, Kapolri: Ini Amanah

“Anggaran balik lagi ke pusat. Konsekwensinya air yang harus mengairi daerah sasaran petani dialihkan dan petani terdampak,” tuturnya.

Ia berkeyakinan, kedepan setelah seluruh infrastruktur pertanian yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan sangat berdampak positif bagi tata gilir air yang sangat dibutuhkan masyarakat petani, ” pungkasnya. (Hadi Supangat)