BPH Migas Minta Semua Pihak Awasi BBM Subsidi Supaya Tepat Sasaran

JARRAKPOS – Front Pemuda Madura (FPM) menggelar kegiatan seminar online bertajuk Bincang Energi 2022 pada Senin (11/4). Webinar dengan tema “Rasionalisasi Harga BBM di Tengah Lonjakan Harga Migas Global” ini dihelat melalui platfor zoom meeting dan dihadiri ratusan partisipan dari beragam latar belakang.

Hadir sebagai pembiacara pada kegiatan itu antara lain praktisi migas, Elan Biantoro, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Yapit Sapta Putra, dan pengamat dari Center for Energy Policy, M. Khalid Syeirazi. Webinar berlangsung meriah diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang.

Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengapresiasi kegiatan ilmiah FPM tentang migas. Menurutnya, FPM dan simpul organ lainnya harus mnejadi corong masyarakat untuk menjelaskan dan sosialisasi pengelolaan migas dalam negeri, dari hulu hingga hilir. Lanjut Yapit, BPH Migas sejak awal dibentuk dalam rangka menjamin distribusi dan ketersediaan migas Dalam Negeri.

“Apresiasi untuk inisiasi kegiatan ilmiah semacam ini. Banyak probel internalisasi kebijakan migas dalam negeri yang tidak tersampaikan dengan baik kepada public, sehingga memengaruhi persepsi mereka. Kegiatan ilmiah FPM bisa menjadi instrument sosialisasi kepada public, utamanya kalanagan pemuda,” kata Yapit.

Yapit menjelaskan, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi pemicu melonjaknya harga minyak dunia. Sebab, kata dia, Rusia merupakan negara ekportir minyak terbesar kedua di dunia. Selain minyak, Rusia juga menyadi salah satu ekportir terbesar gas alam dan batubara dunia.

“Konflik tersebut berimbas pada lonjakan harga minyak dunia. Sejumlah negara di Eropa seperti Italia dan Jerman telah membuat kebijakan untuk mengantisipasi eskalasi harga minyak dunia yang bisa menyebabkan turbulensi ekonomi,” terang Yapit.

Pemerintah Indonesia, sebut Yapit, juga mengambil langkah dengan membuat kebijakan menaikkan harga BBM Non-Subsidi. Keputusan pemerintah tentu telah mempertimbanganlkan sejumlah aspek. Bahkan, harga BBM Non-Subisidi hari ini masih di bawah harga keekonomian.

Meski begitu, menurut Yapit, kita tidak bisa memungkiri adanya disparitas harga sehingga sangat mungkir terjadi penyalahgunaan, seperti penimbunan. Padahal, dalam Perpres No. 191 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah diatur peruntukan konsumen pengguna berdasarkan jenis BBM.

“Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. BBM subsidi seperti solar dan pertalite dikonsumsi oleh orang kelas menangah atas. Dengan kondisi demikian, kita berharap agar setiap elemen masyarakat dan pemerintah bersama-sama mengawasi sehingga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” pungkas dia.

Pengamat energi dari Center for Energy Policy, M. Khalid Syeirozi menjelaskan, demi menjaga truth masyarakat, PT Pertamina juga telah memberikan subsidi terhadap harga BBM di luar subsidi pemerintah. Secara aturan mekanisme ketatanegaraan, hal tersebut dianggap kurang tepat.

“Tentu bicara soal rasionalisasi harga, apa yang dilakukan Pertamina sebenarnya tidak melulu soal market principle, tetapi juga social principle. Pertamina berani mengambil keputusan untuk merugi, atau setidaknya tidak untung, dalam keputusan menaikkan harga BBM Non-Subisidi yang kita tahu itu di bawah nilai keekonomian,” terang Khalid.

Bagi Khalid, pemerintah melalui sejumlah lemabaga negara terkait telah menerapkan prinsip efisiensi kerkeadilan. Tentu, negara tidak sekadar memikirkan soal untung-rugi, tetapi juga kesejahteraan, keterjangkauan, dan keadilan untuk masyarakat.

Sementara itu, dijelaskan Elan Biantoro, dengan tidak menaikkan harga BBM Subsidi di tengah gejolak harga minyak dunia yang tinggi, PT. Pertamina sudah suffering. PT Pertamina, bagi Elan, sudah membela rakyat, karena kenaikan BBM Non-Subsidi bahkan di bawah harga keekonomian sebenarnya masuk kategori no issue.