Daya Saing Transport Lokal Melemah, Organda Bali Tuding Penertiban Tak Serius

Ket foto : Ketua Organda Bali Ketut Eddy Dharma Putra.

Denpasar, JARRAKPOS.com – Para pengusaha transportasi di Bali mengeluhkan lemahnya proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap transportasi umun ilegal yang beroperasi di Pulau Dewata. Maka untuk menyikapi hal tersebut Organda menuding pemerintah tak serius melakukan penertiban terhadap angkutan transportasi umum ilegal. “Meski sudah melakukan penertiban, tapi belum optimal sehingga tidak mampu memberikan efek jera terhadap transportasi ilegal,” tegas Ketua Organda Bali Ketut Eddy Dharma Putra saat Mukerda IV Organda Bali tahun 2018 di Denpasar, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, lemahnya tindakan penegakan hukum terhadap angkutan transportasi umum ilegal berdampak terhadap makin melemahkan daya saing pengusaha transportasi yang ada di Bali. Bahkan angkutan kendaraa transportasi pariwisata plat luar daerah juga mulai banyak yang beroperasi di Bali. “Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlangsung akan mematikan satu per satu usaha transportasi umum lokal. Untuk izinnya memang bida berlaku seluruh Indonesia, tapitidak boleh beroperasi menetap. Semestinya berasarkan asas domisili. Kan yang dirugikan angkutan yang ada di sini,” keluhnya.

Padahal menurutnya aturan yang berlaku sudah sangat baik. Hanya saja dalam penerapan di lapangan tidak maksimal. Seperti diungkap Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba juga mengamini permasalahan tersebut. Pihaknya pun meminta agar instansi pihak segera melakukan penertiban secara berkesinambungan. “Aturan dibuat biar ada keadilan. Jadi petugas wajib menegakan aturan yang sudah ada. Dalam hal ini dari kepolisian, Dishub Provinsi, BPTD mesti bareng mencari solusi bersama yang berkesinambungan,” harapnya. eja/ama