NEWS
Deddy Mizwar Mantan Gubernur Jawa Barat Di Panggil KPK Terkait Kasus Suap Perizinan Meikarta

Jakarta. Jarrakpos.com.Kedatangan Deddy terkait kasus suap perizinan Meikarta terhadap Bupati Kabupaten Bekasi Neneg Hasanah Yasin yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.
Pemanggilan Deddy sendiri untuk dimintai keterangannya selaku pejabat daerah Provinsi Jawa Barat. “Sejak awal Saya sudah katakan, ada yang nggak beres dengan rencana pembangunan Meikarta,” tutur Deddy kepada wartawan di Gedung KPK.
Memang ungkap dia, pemerintah provinsi terus mengawal semua proses rekomendasi proyek itu, mengingat Bekasi merupakan kawasan strategi provinsi.
“Karena itu di kawasan strategis yang harus mendapat rekomendasi dari provinsi mengenai tata ruang,”ungkapnya.
“Wajar kalau KPK manggil saya, karena saya ikuti semua proses rekomendasi, bukan yang di kabupaten ya, tapi di provinsi,” sambungnya.
Sekedar diketahui, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tahun 1993 tepatnya pada pertengahan tahun 2017. Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan lahan seluas 84.6 hektar untuk pembangunan.
Sebelumnya dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasi Lippo Group Billy Sindoro.
Kemudian, konsultan Lippo yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo, Henry Jasmen.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kadis DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Dikutip Dari : Nonstop.id
Editor : kurnia
You must be logged in to post a comment Login