Demo Tolak LNG Rusak Pariwisata, DPRD Denpasar Dukung Tersus di Luar Areal Mangrove

Denpasar, JARRAKPOS.com – Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, ekonomi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata mengalami keterpurukan. Apalagi adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2,5 tahun. Maka dari itu, Bali memang memerlukan inovasi baru dalam mensejahterakam masyarakat sekaligus mampu melestarikan alam, budaya dan tradisinya yang sudah dikenal dunia. Untuk itu, Bali sebagai tujuan wisata dunia bisa menghadirkan Pulau Bali yang indah yang didukung oleh energi bersih dan mandiri.

Dengan demikian, Anggota DPRD Denpasar dari Fraksi Partai Demokrat, Anak Agung Susruta Ngurah Putra menyambut baik rencana pembangunan tempat penyimpanan Liqiud Natural Gas (LNG) atau Tersus LNG di luar areal Mangrove yang sudah ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster. Upaya itu dalam mewujudkan Pulau Dewata mandiri energi dan energi bersih. Dalam proses realisasi perwujudan pemanfaatan ruang baik untuk lokasi – lokasi terminal LNG, masih tetap diperlukan kajian-kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rencana pembangunan tempat penampungan LNG di Desa Adat Sidakarya masih saja ada melakukan penolakan. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah warga dari Desa Adat Intaran bersama KEKAL Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali melakukan kegiatan penanaman mangrove di kawasan Muntig Siokan, Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar pada Selasa siang (26/7/2022). Agung Susruta menyayangkan adanya demo berjilid-jilid tersebut tentu akan merusak kembali kondusifitas posisi dan citra pariwisata Bali yang baru akan akan pulih.

Apalagi Bali sebagai tuan rumah KTT G20 yang mengusung tema “Recover Together Recover Stronger” pada November 2022, diharapkan tercipta kondisi damai, aman dan tentram. “Ini baru saja mulai tumbuh, belum begitu bangkit, tapi kalau ada aksi demo justru timbulkan citra tidak aman,” ujar Agung Susruta di Denpasar, Selasa (2/8/2022). Apabila dalam pembangunan tersebut masih ada yang perlu dipertanyakan atau rencana yang belum diketahui, sebaiknya dilakukan komunikasi lebih lanjut.

Dengan menggunakan cara-cara yang elegan, baik melalui dialog, FGD, maupun simakrama. Dengan duduk bersama menghadirkan pihak yang berkepentingan baik Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Perusda, Pelindo, PLN dan lainnya. “Tidak usahlah ada demo-demo, duduk bersamalah Perusda, Pelindo, PLN dan semua yang berkepentingan untuk mencari solusi terbaik, “ujarnya. Mengingat apa yang menjadi aspirasi para pendemo, sudah diakomodir dengan merancang pembangunan di luar Hutan Mangrove. “Apa lagi yang harus di demo kalo sudah seperti itu,” tegasnya.

Bahkan ditanya soal atribut yang digunakan untuk demo, justru ia tidak ingin kondisi itu terulang kembali. Tidak elok membawa-bawa agama atau keyakinan dalam ranah tersebut. “Kita berada di NKRI, janganlah dibawa-bawa agama itu untuk suatu kepentingan,” imbuhnya. Ditekankan kembali, statemen Gubernur Bali haruslah juga didengar sebagai kesepakatan baru dengan tidak membabat mangrove, tentu ini menjadi baik dan menjadi solusi bagi masyarakat yang pro maupun kontra. Diharapkan pula, dalam menghindari adanya pro kontra yang berkepanjangan maupun demo berjilid-jilid.

Mestinya kajian yang dilakukan para ahli yang melibatkan semua komponen yang dijadikan acuan. “Janganlah memaksakan harus ini, pokoknya ini. Kajianlah, datanya lihat nanti bagaimananya. Kita harus jaga pariwisata ini, Bali tidak hidup dari industri dan pabrik,” pungkasnya. aya/ama/tra