Dihadapan Pendemo, Kepala Diskominfotik KBB Klarifikasi Soal Tuduhan Mark-Up Proyek Layar Interaktif Rp 11,5 M

JARRAKPOS.COM. BANDUNG BARAT – Puluhan orang dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan LSM Brantas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Rabu, 23 Oktober 2024. 

Aksi tersebut menuntut transparansi terkait pengadaan layar interaktif oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) KBB. Bahkan pengunjuk rasa menuduh adanya praktik mark-up dalam pengadaan layar yang digunakan untuk program digitalisasi di KBB.

Agus Satria, koordinator aksi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang ada dengan harga satuan barang. Bahkan ia menduga adanya mark up harga dan indikasi persengkongkolan dalam proses pengadaan.

“Kami meminta klarifikasi terkait anggaran sebesar Rp11,5 miliar untuk pengadaan layar interaktif. Apakah ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan segelintir oknum?” ujar Agus saat dikonfirmasi.

Dijelaskan Agus, pihaknya menduga adanya dugaan keterlibatan Pj Bupati Bandung Barat, oknum Bappeda, dan seorang berinisial G dalam proyek tersebut. Sehingga diduga adanya kepentingan pribadi di balik pengadaan layar interaktif di Diskominfotik KBB.

“Kami khawatir ada kepentingan pribadi di balik proyek ini. Jangan sampai anggaran sebesar itu justru menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ucapnya.

Menanggapi tuduhan ini, Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan, membantah dugaan mark-up dan menyatakan bahwa pengadaan layar interaktif telah dilakukan sesuai prosedur.

“Kami tidak melakukan tindakan korupsi, dan semua proses sudah sesuai aturan,” ujarnya saat menemui demonstran.

Yoppie menjelaskan bahwa proyek pengadaan ini merupakan bagian dari program pengembangan smart city di KBB, dan telah diatur sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) serta Master Plan Smart City yang difasilitasi oleh Kementerian Kominfo.

Ia menegaskan bahwa pengadaan ini juga dilakukan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

“Kenaikan indeks SPBE dari 2,65 menjadi 3,32 membuktikan bahwa digitalisasi berjalan baik di KBB. Saya tegaskan juga tidak adanya intervensi pihak luar dalam proyek ini,” ucapnya.

Terkait harga, Yoppie mengungkapkan bahwa setiap unit layar interaktif dihargai Rp248 juta, melalui proses yang transparan sesuai e-katalog pemerintah. Ia menegaskan bahwa unit tersebut disertai garansi lima tahun, dan vendor bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan non-teknis.

Untuk merespons tuntutan transparansi lebih lanjut, Yoppie memastikan bahwa Diskominfotik KBB telah menyiapkan dokumen pendukung. Namun, ia menyarankan agar permintaan akses dilakukan melalui prosedur resmi.

“Jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dokumen pengadaan, silakan ajukan permohonan secara resmi,” ujar Yoppie.

Yoppie menjelaskan bahwa pengadaan layar interaktif merupakan bagian dari program digitalisasi dan pengembangan smart city di KBB. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.

“Pengadaan ini sudah sesuai dengan rencana kerja dan telah melalui proses yang transparan,” katanya menandaskan. ***