HUKUM
Ditanyakan Kasus Badan Pengelola Padangbai, Bupati Justru Lempar Pertanyaan ke Polda

Amlapura, JARRAKPOS.com – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Badan Pengelola Padangbai ini, sudah mencuat sejak setahun lalu. Saat itu, seluruh aktivitas badan pengelola yang baru diresmikan, berhenti total, usai digerebek Polda Bali.
Setelah isu ini kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, sempat memberi tanggapan. Sayangnya saat ditanya malah melemparkan persoalan tersebut ke Polda Bali.
Namun diakui, Bupati Mas Sumatri dalam jumpa pers bersama seluruh wartawan di Karangasem, belum lama ini, mengaku gerah dengan tudingan dewan. Bahkan, menurutnya pihak yang sengaja menghembuskan isu ini lagi, hanya ingin mencari muka.
Anehnya, Bupati Mas Sumatri menolak dan melarang pihak terkait seperti MO maupun Badan Pengelola, untuk menjelaskan duduk persoalannya. Kenapa ada penggrebekan hingga apa alasannya ada perintah pemblokiran rekening. Wartawan pun dilarang bertanya lagi. “Selanjutnya, silahkan tanyakan ke Polda,” katanya.
Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Kamis (23/8) kemarin, menambahkan, terkait kasus ini, berbagai pihak sudah menjalani pemeriksaan di Polda Bali, selain Sekda, Badan Pengelola hingga MO, kata Adnya Mulyadi, sudah menjalani pemeriksaan polisi di Polda Bali. Bupati Karangasem, kabarnya juga sudah beberapa kali dimintai keterangan.
Maka, tak heran jika dia meminta lebih lanjut agar menanyakan kelangsungan penanganan kasus ini di Polda Bali. Legislator PDIP Gede Dauh Suprapta, menegaskan, wajar kalau Polda Bali melakukan penyelidikan. Sebab, sejak awal dewan sudah memperingatkan, bahwa dasar hukum pembentukan badan pengelola ini yang hanya berupa perbup tidak kuat.
Sejak awal dewan sudah mengingatkan, minimal harus ada perda. Dia melihat inilah kelemahan eksekutif saat itu, sehingga permasalahannya melebar seperti sekarang, hingga menjadi sorotan aparat penegak hukum. “Awalnya niatnya bagus, untuk mengkatrol PAD. Tetapi, bupati tak boleh berjalan tanpa dasar hukum yang jelas. Ini sudah kami jelaskan di awal. Hingga akhirnya digerebek Polda Bali,” katanya. aya/ama
You must be logged in to post a comment Login