DPR : “Impor Beras, Kita Bela Petani dan Rakyat!!”

Jakarta, JARRAKPOS.com – Polemik impor beras yang saat ini tengah mengemuka menimbulkan banyak silang pendapat baik di tubuh pemerintah maupun di kalangan masyarakat.

Ditemui dalam Rapat Kerja Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dengan anggota Komisi VI DPR RI, Mendag menyatakan siap berhenti jika dirinya terbukti salah.

“Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa opsi impor untuk memenuhi cadangan beras Bulog mencapai stok 1 juta-1,5 juta ton sudah diputuskan sebelum dirinya menjadi Menteri Perdagangan pada Desember 2020 lalu.
Saat itu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang meminta Bulog di tahun ini menambah cadangan atau iron stock sebanyak 500.000 ton. Pada notulen disebutkan pengadaan beras bisa dipenuhi dari impor.

“Jadi itu sudah ada sebelum saya datang (menjadi Mendag). Maka waktu saya datang, saya melakukan penghitungan jumlahnya (stok beras pemerintah di Bulog),” katanya.

Sejalan dengan Mendag, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer ini juga mengatakan bahwa kebijakan impor beras ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan bukan kebijakan yang baru-baru ini mendadak dilakukan.

“Sesungguhnya hampir tiap tahun kita impor beras. Kita harus mempersiapkan logistik pangan, apalagi diramalkan akan terjadi La Nina di tahun 2021 oleh BMKG. Selanjutnya kita juga harus bersiap jika Covid 19 ini memburuk atau ada varian virus baru yang mungkin bisa muncul serta mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin menahan distribusi beras di pasaran. Ini perlu menjadi perhatian karena kita tidak hanya berpihak pada petani, kita juga harus berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Politi Senior dari Partai Golkar ini juga mengingatkan semua pihak untuk melihat persoalan dengan utuh. Rencana impor beras ini juga dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.

“Nah kapan tepatnya kita akan mengimpor, nanti disesuaikan. Sesuaikan dengan kondisi dan keadaan, baik logistik beras untuk bansos, untuk kepentingan pasokan cadangan atau beras untuk kebutuhan komersial. Jika harga beras menjadi tinggi, kasihan rakyat. Kalau kerendahan juga kasian petani. Jangan sampai persediaan beras kosong, sudah mahal, kosong lagi, jadi bagi yang berkomentar mengenai polemik ini, coba berpikir lebih jauh lagi,” ujarnya.

Menurut Demer antara kepentingan petani dan juga masyarakat harus kita seimbangkan. Apalagi ini untuk kepentingan kestabilan harga pangan di pasaran. Diharapkan kebijakan ini tidak merugikan petani dan penduduk.

Polemik Impor Beras, DPR Singgung Bulog Turut Bertanggung Jawab

Untuk menjaga kestabilan harga pangan, Demer juga menyinggung Bulog sebagai pelaksana impor beras yang dianggap bertanggung jawab terhadap masalah ketahanan pangan yang kini kritis.

“Stok Bulog sekarang katanya ada 800 yang 300 rusak, masih sisa 500. Ini berbahaya bagi ketahanan pangan. Bisa jadi nanti kalau ada bencana atau Covid-19 ini semakin berat, ini menjadi langka. Bulog harusnya mengerti tugasnya menyeimbangkan antara harga petani jangan sampai terlalu rendah. Sementara untuk masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi beras diupayakan juga tidak tidak menikmati harga yang terlalu tinggi,” tambah Demer.

“Ada satu lagi yang menjadi sorotan publik dimana impor beras selalu dicuriagai ada permainan dari para pemburu rente. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa satu-satunya institusi yang melaksanakan impor beras adalah Bulog. Oleh sebab itu, ketika ada pemburu rente maka tentu tidak akan jauh dari lingkaran pelaksana impor beras. Hal ini tentunya akan menjadi atensi khusus DPR RI dalam melaksanakan pengawasan,” pungkas Demer.

Perwakilan dari Dapil Bali Ini juga menekankan bahwa Bulog memiliki tanggung jawab penuh apalagi jika sampai terjadi kelangkaan pangan. Menurut Demer ini merupakan persoalan yang serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena peran Bulog sebagai lembaga eksekutor pelaksana impor beras. Bahkan Demer mengancam untuk bubarkan saja Bulog jika tak mampu melaksanakan tupoksinya.

“Jika Bulog tidak mampu melakukan tupoksinya dan tidak memiliki perencanaan yang matang, seperti gagal menyerap aspirasi petani, kemudian gagal dalam menstabilkan dan menyeimbangkan harga, maka bubarkan saja lembaga Bulog ini atau kita perlu membentuk Dewan Pangan saja untuk mengawasi jika Bulog memang tidak mampu,” tutupnya. frs/*