Dr.Reyna Usman Terpilih Dan Ditetapkan Sebagai Ketua LPP PKB Propinsi Bali

Jarrakposbogor, 15/11/2022

DENPASAR – DR. Reyna Usman akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB), dalam Rapat Koordinasi DPW, DPC, LPP & LO DPW, LPP & LO DPC dan Badan Otonom se-Bali di Denpasar, Minggu, 13 November 2022.

Bahkan, DR. Reyna Usman menyatakan siap untuk melakukan perubahan dalam percepatan konsolidasi LPP PKB terhadap DPC dan DPW Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan LPP PKB dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ditargetkan PKB menjadi pemenang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan perencanaan dan perumusan strategi serta sistematisasi pelaksanaan strategi yang dikelola oleh LPP PKB.

“Agar pembentukan LPP PKB menghasilkan kepengurusan yang solid dan efektif menjalankan tugas dan fungsinya perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan LPP PKB,” tegasnya.

Dikatakan, sejumlah strategi dilakukan untuk mengoptimalkan kuota atau jumlah Caleg (Calon Legislatif. Apapun keadaannya, semua pihak wajib saling bekerjasama dan mendukung yang diawali dari DPC Badung.

“Saya akan berangkat dari DPC Badung. Mari kita sama-sama mendukung, jangan saling menyalahkan. Kita masukkan calon-calonnya dulu, setelah itu pasti ada perubahan,” terangnya.

Oleh karena itu, kehadirannya mewakili warga akan kiprah PKB di Bali, terutama DPP, mengingat modalistas PKB DPP telah melakukan Mutakmar di Bali.

“Mohon maaf atas sedikit keterlambatan saya menjadi calon ketua LPP, karena pertimbangan beberapa hal, terutama saya merasa masih banyak yang lebih senior dan saya harus berkoordinasi dengan Sekjen dan ketua LPP pusat. Tidak ada pikiran harus nomor sekian dipencalegan, tetapi ayo sama-sama memajukan dan membesarkan PKB, khususnya di Bali,” jelasnya.

Selanjutnya, DR. Reyna Usman meminta segera memenuhi slot calon yang dibatasi hingga 10 Desember 2022 dan diintruksikan 30-50 persen menjadi caleg. Untuk perekrutan diutamakan dulu dari keluarga terdekat dan seterusnya.

“Ditingkat kepengurusan, kami harapkan semua pengurus menjadi caleg, agar semua daerah terpenuhi. Mudah-mudahan ada kemungkinan peluang suara dan pentingnya medsos sebagai sarana eksistensi dan juga teknis-teknis troubleshooting pada masing-masing kasus tentang saksi dan sebagainya akan dibantu oleh PIC/ P. Halim,” terangnya.

Lebih lanjut, DR. Reyna Usman memaparkan, bahwa rekrutmen dan seleksi Calon Anggota Legislatif (Caleg) PKB bertujuan memperbanyak kursi PKB dan menguatkan kelembagaan partai berdasarkan prinsip-prinsip taat hukum, demokratis, terbuka, akuntabel, obyektif dan profesional. Hal tersebut berdasarkan Peraturan PKB Nomor 7 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) rekrutmen dan seleksi Calon Anggota Legislatif PKB untuk Pemilu tahun 2024.

“Bacaleg PKB adalah orang yang mencalonkan diri ke PKB sebagai Caleg PKB yang selanjutnya mengikuti serangkaian proses rekrutmen dan seleksi hingga ditetapkan sebagai Caleg PKB dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS). Kemudian, dilakukan lagi serangkaian proses yang terbagi dalam beberapa tahapan yang diikuti semua orang yang ingin menjadi Caleg PKB. Lalu akan diberikan 5 materi Bimtek di Jakarta untuk nomor urut DPR RI-DPP dan DPRD I -DPW,” rincinya.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut, Joko Badung mengungkapkan, bahwa LPP Badung sudah semua terpenuhi tinggal menunggu SK dari Ketua DPC. “Kita tetap bergerak 6 Dapil di Badung. Alhamdulilah dapat support dari B. Reyna terkait persiapan dana taktis untuk LPP, baik dari wilayah atau pusat,” sebutnya.

Rapat Koordinasi semakin menarik, saat H.Syueib dari Karangasem mengungkapkan pengalaman tahun sebelumnya yang dilakukan secara mandiri, dengan meningkatkan tali silaturahim, apalagi komunikasi tidak hanya melalui medsos saja.

“Mohon bimbingan dari pusat agar bisa membimbing DPC-DPC di Bali. Bangga kepada P. Halim dan B. Reyna. Harapan ke DPW adalah keterbukaan apapun keadaannya,” paparnya.

Sedangkan, M. Ruslan dari Denpasar lebih menyoroti intruksi dan perintah yang akan dikerjakan serta strategi dan isu yang akan diangkat. Untuk itu, sinergitas Calon Legislatif (Caleg) di semua tingkat sangat diperlukan. “Jangan sampai mau bersinergi dengan partai lain. Kita prioritaskan calon yang sudah benar-benar sudah bersama kita/internal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW menilai pentingnya peran medsos seperti FB, untuk eksistensi. “Diibaratkan sampai berdarah-darah, tetapi keberadaan medsos juga sangat penting untuk eksistensi.

Sementara itu, Sekwil lebih memaksimalkan struktural, yang mencontohkan kalau adapun dana pasti disesuaikan dengan kegunaan dan proporsional. “Insya Allah kita akan terbuka dan memakai sistem keadilan. Kita juga sudah intruksikan melalui masing-masing DPC agar tetap solid. Hindari pemilihan dual partai, tidak saling mengapling, kita sama-sama memonitor untuk hal ini,” terangnya.

Terkait indikasi pemilih itu-itu saja, H. Eko Cahyono yang sudah 4 kali Nyaleg, berharap adanya calon-calon yang baru dan lebih banyak akan merekrut non muslim, karena organisasi yang paling penting adalah strukturalisasi sesuai arahan dari Ketua DPW dan Sekwil. Meskipun ada isu jarak antara NU dan PKB, hal itu membuktikan, bahwa PKB lebih baik.

“Saya terus bergerak, walaupun terlihat diam atau tidak bergerak. Sudah sering Bimtek dan banyak yang didapat dari kegiatannya. Kenal sama Bu Reyna juga dari Bimtek. Bukan semata-mata, tapi harus bergerak mencari relasi, teman dan rekan. 30 penak, 70 penak tenannnn. Masukan untuk DPW agar masalah instruksi harus tertulis.

Kasus Tabanan dan Bangli dari dulu memang fenomena, tapi semua punya peluang,” jelasnya.

Menanggapi tentang sinergitas, Caleg Denpasar Selatan (Densel), Hj. Susanti mengatakan, keberadaan saksi memang penting sebagai ujung tombak saat penghitungan suara di Pemilu. Namun, dirinya mengaku kesulitan ditingkat II tentang uang saksi, yang dipersiapkan sekitar Rp 200 juta.

“Kesulitan ditingkat II mohon diperhatikan, karena saya berharap Denpasar mempunyai Dewan dan sudah saya sounding di ormas dan majelis taklim.

Kalkulasi dari biaya-biaya saksi, kuncinya memang sinergitas di semua tingkatan, tidak ada kata-kata egois. Kita belajar dari keberhasilan P. H. Bambang DPD RI. Kuncinya saksi-saksi dikuatkan atau menjadi prioritas,” bebernya.

Disebutkan, Bali merupakan potensi terbaik untuk mendulang suara. Diibaratkan mesin, diakui sudah terbentuk rangkanya. Untuk itu, Halim selaku Caleg DPR RI menyebutkan teknis perkara dana dianggap tantangan dan semangat sebagai Caleg di Bali.

“Kita berjuang PKB berkah dari ulama, semangat dan tantangan saya menjadi caleg di Bali, bukan karena materi. Teknis-teknis yang disebutkan adalah tugas dari LPP selain dari kita semua di PKB ini. Manfaatkan saya, Halim sebagai PIC dan juga manfaatkan Bu Reyna sebagai caleg,” pungkasnya. (Wins)