JAKARTA, jarrakpos.com – Dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kerja sama strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam program Pemenuhan Gizi Nasional atau Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Senin (21/04).

Anggoro menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah BGN dan menyatakan kesiapannya mendukung penuh perlindungan pekerja di sektor strategis ini.

“Kami mengapresiasi Pak Dadan dan tim atas inisiatif ini. Program Makan Bergizi Gratis sangat strategis, dan kami tentu siap memberikan layanan terbaik dalam melindungi para pekerja,” kata Anggoro.

Ia menambahkan, perlindungan ini sejalan dengan amanat Inpres 8/2025 dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama melalui perlindungan terhadap pekerja rentan yang terlibat di lapangan.

“Negara hadir dengan memastikan mereka terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah pekerja mencapai lebih dari 50 ribu orang, dan akan terus berkembang hingga menyentuh 1,2 juta pekerja.

“Kami tidak memotong gaji mereka. Premi jaminan sosial dibayarkan oleh pemerintah. Ini adalah bentuk perlindungan sosial bagi para pekerja yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi bagi generasi masa depan,” jelas Dadan.

Ia mengutip slogan BPJS Ketenagakerjaan: “Kerja Keras Bebas Cemas”, yang sangat tepat menggambarkan semangat kerja para petugas SPPG.

Ke depan, perlindungan tidak hanya menyasar pekerja langsung di SPPG, namun juga akan diperluas ke rantai pasok, termasuk petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lainnya.

Anggoro berharap kolaborasi ini dapat mempercepat target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat saat ini baru 39% dari 104,9 juta pekerja yang terlindungi.

“Kami siap bersinergi dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemda guna menekan angka kemiskinan ekstrem dan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkas Anggoro.

Terpisah, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Bengkulu, Ferama Putri, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti kerja sama ini di tingkat wilayah.

“Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja di semua sektor, termasuk para tenaga di SPPG,” kata Ferama.