FGPPNS Adakan Audensi Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu

Ellya Oktarina Ketua FGPPNS Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menanyakan kemajuan pemberkasan NIP kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun hingga saat ini hanya mendapat jawaban yang menyebutkan bahwa prosesnya masih berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya bahkan telah memeriksa website Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, namun belum ada usulan yang diajukan oleh Bengkulu terkait pemberkasan NIP PPPK.

Edwar Samsi SIP MM,Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa kelambatan penerbitan NIP PPPK 2023 disebabkan oleh belum  ada diusulkannya berkas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu ke BKN RI.

   Menurut Ellya, pada tahun 2023 sebanyak 748 PPPK telah dinyatakan lulus, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, dan teknis penyuluh pertanian. Namun, hingga saat ini mereka masih menunggu penempatan tugas, penerbitan NIP, dan Surat Keputusan (SK) sebagai ASN PPPK di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Edwar mengungkapkan bahwa setelah berkoordinasi dengan BKN, diketahui bahwa pengusulan berkas baru dilakukan pada 27 Februari 2024. Namun, hingga saat itu, hanya Pemprov Bengkulu yang belum mengusulkan pemberkasan NIP ke BKN RI.

Edwar menekankan pentingnya agar Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui BKD, segera mengusulkan berkas PPPK lulusan 2023 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat proses penerbitan NIP dan SK bagi para PPPK yang telah lulus.