Gagal Bongkar Dugaan Penyimpangan APBDes Dalung, LSM JARRAK Pertanyakan Kinerja Aparat

Badung, JARRAKPOS.com – LSM JARRAK akhirnya ikut turun mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan APBDes Dalung, agar semakin terang benderang. Bahkan, Ketua BPW LSM JARRAK Bali, I Made Rai Sukarya sudah menyebut nama siapa otak atau dalang anggota dewan di DPRD Badung yang menjadi biang dibalik kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran uang negara yang diperkirakan bisa merugikan negara miliaran rupiah. Sayangnya soal nama siapa saja yang terlibat ketika terus didesak masih tetap dirahasiakan. Karena itu, selaku pimpinan Ormas anti korupsi terbesar di Bali ini, mempertanyakan kinerja aparat hukum, terutama pihak Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres Badung yang terkesan gagal membongkar kasus penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum aparat Desa Dalung.

1bn-Ik#22/12/2019

“Itu kan Perbekelnya sempat diperiksa oleh aparat (Tipikor Polresta Badung, red) kok juga belum jelas hasilnya seperti apa. Padahal ada dugaan penyimpangan terutama proyek pembangunan sejumlah banjar dan pavingsasi di Desa Dalung. Salah satunya di Banjar Pegending ada joging track (jalan pinggir, red) samping tukad sebelah Pura Dalem. Termasuk pembangunan tambahan Kantor Desa Dalung sebelah barat sudah pasti oknum di kelian adat juga ada yang terlibat,” beber Rai Sukarya yang juga Anggota Tim 9 Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN) Provinsi Bali, saat ditemui di sela-sela Perayaan Natal salah satu Gereja Khatolik di Desa Sading, Badung, Rabu (25/12/2019) siang.

Baca juga : Selain Diduga Adanya Penyimpangan, Oknum Aparat Desa Dalung Disinyalir Monopoli Proyek

Dikatakan terkait dugaan penyimpangan ABPDes Dalung sudah menemukan sejumlah data penyelewengan anggaran, termasuk ditemukan ada tiga buah sertifikat yang kepemilikannya ditemukan sangat janggal. Nilainya anggaran yang disinyalir dipermainkan oleh oknum aparat Desa Dalung juga tidak main-main. Untuk dua sertifikat saja sudah ditaksir kerugian uang negara yang diselewengkan mencapai Rp1,5 miliar. “Belum lagi yang lainnya yang kita sudah temukan bersama tim yang sempat kita diam-diam turunkan ke Desa Dalung. Jadi kita minta dan desak aparat turun langsung mengungkap atau membongkar kasus dugaan penyimpangan ini. Biar bisa jadi contoh desa lainnya agar tidak berani menyimpangkan anggaran uang desa yang dititip oleh negara,” sentilnya dengan nada geram.

1bn-ik#23/12/2019

Sebelumnya, setelah sejumlah sumber dari tokoh masyarakat setempat berani angkat bicara. Bahkan, selain ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang nilainya miliaran rupiah yang tercium oleh Komite Nasional Penyelamatan Aset Negara (Komnas PAN), juga diduga banyak terjadi permainan proyek yang mengarah kuatnya dugaan sejumlah oknum aparat Desa Dalung yang monopoli proyek yang menjadi kewenangan Perbekel Dalung. Saat ditelusuri lebih dalam, ternyata selain di monopoli oleh oknum aparat desa setempat, juga ada oknum pejabat di jajaran DPRD Badung yang disinyalir berani membacking kasus ini selama ini. “Semua proyek-proyek di Dalung, seperti bangun wantilan dan paving jalan itu dimonopoli oknum itu. Kok bisa jadi bendesa dia, jadi BPD dia, jadi ketua pembangunan juga dia, Itu anehnya, jadi pemborong juga dia sekaligus jual bahan-bahan bangunannya. Ini sama perbekel dan bendesanya,” sentil salah satu tokoh Desa Dalung yang memilih menolak namanya disebutkan belum lama ini.

Baca juga : Diduga Ada Penyimpangan, KomnasPAN Sidak Perbekel Desa Dalung

Menurutnya, semua proyek di Desa Dalung dimonopoli dan sudah diatur sedemikian rupa dari pembangunan wantilan pura di Desa Dalung hingga proyek yang nilainya kecil-kecil seperti paving jalan. Kasus ini juga kabarnya ada yang membackingi dari oknum pejabat (DPRD Badung). “Pokoknya ga bener ini. Apalagi diduga banyak dimark up. Termasuk beli tanah pelebaran pura tersebut, yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan proyek pavingnya banyak yang ngawur pokoknya semua di paving. Bahkan ada yang di proposal RAB ditulis paving, tapi kenyataannya dipasang batu sikat,” bebernya. Secara terpisah, salah satu tokoh Desa Dalung lainnya, juga mengakui Desa Dalung sebagai penerimaan hibah dan bansos terbesar kedua setelah Desa Plaga, Petang, melihat suatu keanehan sehingga bertanya-tanya apakah bener hibah/bansos dikelola oleh pejabat desa. “Karena saya melihat sendiri hibah atau bansos di Dalung sebagian besar, bahkan sampai 90 persen pelaksanaan hibah itu dikelola atau dikerjakan oleh kelian desa adat,” ujar sumber ini senada menolak namanya disebutkan.

1bn-ik#19/12/2019

Menurutnya, jika memang untuk kesejahteraan masyarakat, semestinya aparat desa bisa bekerja profesional karena nyata-nyata hanya satu orang yang memonopoli dan patut dicurigai ada apa sebenarnya. Jangan sampai tujuan pemerintah daerah dengan niat baik membantu masyarakat malah tidak tepat sasaran. “Kasian program Pak Bupati Badung yang sudah baik selama ini,” ucapnya. Sebelumnya diketahui, dugaan penyimpangan anggaran itu kabarnya juga sampai tercium oleh Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN) yang langsung menyidak Perbekel Desa Dalung, Senin (16/12) siang. Saat dikonfirmasi Ketua Komnas PAN Badung Made Budiarka mengakui sidak tersebut untuk memeriksa aliran dana agar tidak ada penyimpangan. tim/mas/ama