Gubernur Koster Sepakat Karantina Semua Orang Datang dari Luar Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bupati/Walikota se-Bali di Ruang Pertemuan Jayasabha, Senin (13/4/2020). Sebagai upaya merapatkan barisan untuk memperkuat dan mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 lintas kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga membahas dampak wabah terhadap dunia usaha dan kehidupan masyarakat serta skema pembiayaan yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut melalui sinkronisasi pemanfaatan dana pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut KPwBI Provinsi Bali, Trisno Nugroho dan Kepala OJK Bali-Nusra, Elyanus Pongosoda.

Disepakati bahwa pasien positif menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sementara penanganan pasien negatif dari hasil rapid test yang dilakukan di pintu masuk, baik itu kelompok Anak Buah Kapal (ABK), Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau masyarakat lainnya yang datang dari luar Bali, langsung dikarantina dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Menurut Gubernur Koster, kesepakatan ini merupakan kemajuan dalam upaya penanganan Covid-19. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat bila PMI dengan hasil tes negatif diarahkan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing yang belum tentu mereka jalani dengan disiplin.

Terkait pola karantina yang diberlakukan terhadap PMI yang negatif Covid-19, Gubernur menyerahkan kebijakan kepada kabupaten/kota, termasuk bupati/walikota dapat memanfaatkan, hotel, fasilitas milik pemerintah, seperti gedung Diklat, sekolah atau gedung lainnya. Pada masa karantina, kabupaten/kota juga akan melakukan pengujian yang lebih muktahir melalui swab yang akan diperiksa dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) di RSUP Sanglah. Tes PCR ini akan dilakukan secara betahap sesuai kapasitas. Koordinasi dan komunikasi akan terus ditingkatkan agar upaya penanganan semakin baik dan Covid-19 di Provinsi Bali dapat segera diselesaikan.

Melalui kerjasama semua pihak, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini optimis Pulau Dewata akan mampu mengatasi persoalan ini. Karena bila mencermati data dari total kasus positif, sebagian besar adalah imported case yang dibawa oleh mereka yang memiliki perjalanan ke luar negeri atau luar daerah. “Secara akmulatif, angkanya memang naik, tapi yang perlu kita syukuri, transmisi lokal jumlahnya sangat kecil. Itu artinya kasus di Bali berbeda dengan daerah lain. Kecilnya angka transmisi lokal mengindikasikan bahwa penularan di masyarakat dapat dikendalikan. Ini juga berarti masyarakat kita disiplin menjalankan himbauan,” bebernya.

Tidak hanya memikirkan langkah strategis upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, langkah lain juga dilakukan menangani dampak pandemi tehadap sektor ekonomi. Melalui pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek melalui sinkronisasi sejumlah program. Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja dan yang lain akan ditangani dengan sumber di daerah seperti pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat. Kabupaten/kota menyepakati pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat dengan format dan skema yang sama. “Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, apa itu berupa tunai atau sembako, diserahkan pada kebijakan tiap kabupaten/kota. Karena karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya tidak sama,” urainya.

Selain pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat, Pemprov Bali juga telah melakukan penyisiran anggaran sebesar Rp150 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penanganan wabah. Upaya pemulihan dunia usaha bila Cobid-19 telah berakhir ,Pemprov Bali juga telah menyiapkan skema yang akan dijabarkan dalam surat edaran. “Kita berharap bisa cepat selesai sehingga upaya pemulihan bisa segera dilakukan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Wayan Koster menyerahkan 450 ribu masker kain secara simbolis yang merupakan sumbangan dari PNS Pemprov Bali. Dikoordinir oleh Sekda Dewa Made Indra, PNS Pemprov Bali menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk pembelian masker yang dibagikan kepada masyarakat melalui Satgas Gotong Royong di tiap Desa Adat. “Dengan bantuan ini, sudah berani mewajibkan masyarakat menggunakan masker,” pungkas Wayan Koster. mas/ama/*