Gubernur Koster: Skema Terminal LNG di Sidakarya Beri Manfaat untuk Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran

Denpasar, JARRAKPOS.com – Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, maka Gubernur Bali dikatakan telah memanggil jajaran Perumda Kerta Bali Saguna beserta PT. DEB, agar memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya, serta mengkaji kembali konsep pembangunan Terminal LNG Sidakarya dengan memperhatikan beberapa hal, seperti Pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah desa/ kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan segera merealisasikan tempat penampungan LNG (Liquifiied Natural Gas) di Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar untuk mewujudkan Pulau Dewata mandiri energi dan energi bersih. Dalam proses realisasinya, pemanfaatan ruang baik untuk lokasi lokasi terminal khusus (TersusL LNG di Desa Adat Sidakarya masih tetap diperlukan kajian-kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi Pembangunan Terminal LNG Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran. Pembangunan Tersus LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak.

Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster ketika Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II tahun Sidang 2022 DPRD Provinsi Bali, pada Senin, 18 Juli 2022 mengenai Laporan tentang Kesepakatan Substansi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 (untuk selanjutnya disebutkan sebagai Raperda RTRWP Bali tahun 2022-2042). Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II tahun Sidang 2022 DPRD Provinsi Bali itu, juga dihadiri langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati.

Dikatakan Gubernur Koster, secara umum lampu menyala dan listrik itu hidup, namun belum disadari dari mana sumber energi tersebut? Maka diperlukan kepastian dan keamanan sumber energi secara mandiri dan bersih. Tidak ingin sumber energi dari batu bara, tetapi dari sumber energi bersih sehingga udara bersih, hidup sehat dan ramah lingkungan. “Kemandirian energi yang bersih itu vital dan strategis, patut diperhatikan serius supaya Bali bisa lebih mandiri. Kita hanya bergantung dari daerah lain. Kalau terus bergantung dari daerah lain, itu menjadi rawan,” ujarnya.

Kebutuhan listrik Bali itu mencapai 940 MW dari ketersediaan 1.150 MW. Sisanya sebagai kebutuhan cadangan, sedangkan 30 persen cadangan. “Sehingga 30 persen cadangan pas-pasan,” imbuhnya. Menurutnya, kebutuhan energi Bali cukup besar, penduduk Bali saja 4,3 juta orang, sedangkan kedatangan wisatawan mencapai 17 juta orang tahun 2019 dalam kondisi normal. Dengan demikian, jika jumlah wisatawan datang ke Bali jauh lebih banyak, maka sumber energi dalam penggunaan domestik, pariwisata dan industri harus ada kepastian.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan semua pihak. Maka dari itu, pihaknya mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan pendapat atau kritik sehingga pemabangunan Tempat Penyimpanan LNG tidak menggunakan area Mangrove. Pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah desa/ kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi pembangunan Terminal LNG Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran.

Pembangunan Terminal LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak. Gubernur Koster pun menanggapai aksi-aksi masyarakat agar tetap obyektif dan mengacaukan agenda – agenda besar. “Karena kemarin ramainya minta ampun. Jangan sampai hal – hal kecil, sepele bisa ganggu hal besar. Mengingat rencana pembangunan jalan diatas laut maupun underpass sempat ribut-ribut. Tetapi kini sudah jadi, justru bermanfaat bagi masyatakat Bali,” tegasnya.

Perlu diketahui, agenda besar mewujudkan cita-cita Bali mandiri energi dan energi bersih menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Pulau Dewata. Bahkan Gubernur Bali, Wayan Koster telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PLN terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (20/8/2019). Oleh karena, Gubernur Bali yang memprakarsai kemandirian energi menggunakan energi bersih di Provinsi Bali mendapatkan apresiasi dari Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.

Dalam kerjasama tersebut PLN dan Pemerintah Provinsi Bali menyepakati beberapa poin, diantaranya pembangunan Jawa Bali Connection 500 kilovolt untuk memperkuat sistem Bali, pengembangan pembangkit dalam RUPTL, pembangunan insfrastruktur hub LNG dan terminal LNG, peningkatan pasar kendaraan listrik dan kompor listrik dan peralatan lainnya, peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas, pembangunan pembangkit energi bersih serta penerapan tarif khusus untuk membiayai pemanfaatan energi bersih. Dengan hal tersebut, Gubernur Bali telah menugaskan Perumda Kerta Bali Saguna dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya.

Maka PT. Dewata Energi Bersih Program Pembangunan Terminal LNG Sidakarya merupakan penugasan kepada Perumda Kerta Bali Saguna, membentuk PT. DEB dengan PT. PLN GG untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan energi, yaitu Bali Mandiri Energi Dengan Energi Bersih. aya/ama/dx