Harus Lakukan Diversifikasi Usaha, Pariwisata Bali Rapuh Hadapi Isu Wabah Korona

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pemerintah daerah di Bali, baik Kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di Bali diharapkan mampu melakukan diversifikasi usaha milik pemerintah untuk memperkuat PAD (Pendapatan Asli Daerah). Upaya ini dinilai sangat diperlukan karena sektor pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan di Bali mudah rapuh karena kondisi global. Pelaku usaha dan Politisi Partai Hanura, Ir. Made Sudarta, MBA.MSc., saat ditemui di Denpasar, Sabtu (15/2/2020) mengatakan pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor pendapatannya. Terlebih terkait isu virus corona dan sebelumnya akibat erupsi Gunung Agung dinilai sudah cukup menjadi pembelajaran bahwa ekonomi daerah harus dibangun lebih kuat.

1bl-ik#8/2/2020

“Bali dengan kondisi seperti ini akan cenderung pariwisatanya akan turun dengan virus corona. Itu Dampak yang harus diantisipasi oleh pemerintah setempat seperti apa. Ini perlu pemikiran dari pemilik kebijakan. Tentunya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus menyikapi ini. Dalam rangka menanggulangi, karena ini argonya jalan terus, pengeluaran jalan terus pendapatan kan menurun,” ujar Made Sudarta. Tentunya untuk jangka pendek karena kondisi pariwisata Bali akan berpengaruh pada PAD di daerah maka harus disiapkan langkah-langkah rasionalisasi anggaran namun tidak memperkecil program promosi sektor pariwisata. Bertumpu pada kondisi inilah yang harus mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi usaha memperkuat potensi keuangan daerah.

Baca juga: WHO Apresiasi Indonesia Selamatkan Warga dari Ancaman Corona

Menurutnya, pemerintah harus jeli memamfaatkan potensi daerah baik melalui Perusda (Perusahaan milik Daerah) atau BUMD untuk terus dimajukan merintis pertumbuhan PAD. Menunggu dampak penurunan pariwisata berakhir, langkah strategis harus segera diambil. Tentunya potensi ini tidak terlepas dari adanya aset daerah yang bisa dikekola dengan baik dan optimal. “Kalau mengandalkan pariwisata ya seperti ini. Masalah PAD dan kaitannya dengan APBD ini kan kita belum tau sampai kapan dampaknya. Karena tidak jelas sampai kapan dampaknya dari sekarang lah pemerintah sudah mulai adaptasi, harus memberikan langkah-langka supaya mengambil beberapa plan atau rencana,” usulnya. Dicontohkan, melalui Perusda pemerintah daerah bisa menggali potensi PAD melalui pengelolaan aset. Jika didukung diversifikasi usaha, maka akan mampu diarahkan sebagai garda terdepan pemerintah.

1bl-ik#5/2/2020

“Tentunya unit usaha yang dikembangkan tidak asal ikut-ikutan. Kita tidak bisa mengandalkan dari satu sektor pendapatan saja. Harus ada diversifikasi pendapatan,” tegasnya dengan catatan pengelola harus berani keluar dari zona nyaman dan membangun usaha berdasarkan target. eja/ama