Hokky Caraka dan Tiga Presiden

Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan pasti bisa kita ambil pelajaran. Termasuk peristiwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 Tahun. Jadi sudah tepat apa yang dikatakan Presiden Jokowi; Sudahi saling menyalahkan. Ambil pelajaran.

Ada empat aktor utama yang bisa kita jadikan topik bahasan untuk mengambil pelajaran. Pertama, striker Timnas U20 Hokky Caraka. Kedua, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketiga, Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan keempat, Presiden PSSI Erick Thohir.

Kita ambil pelajaran dari Hokky Caraka terlebih dahulu. Hokky Caraka disebut oleh media sebagai pemain Timnas Indonesia yang bereaksi paling vokal. Usai Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia.

Di sejumlah media sosial beredar kutipan kalimat Hokky Caraka yang mengungkapkan perasaan kesalnya. Ada dua yang saya anggap penting. Dan kedua statemen tersebut menuai pro kontra dari netizen.

Yang pertama, beredar kalimat dari Hokky; “Berjuang untuk kemerdekaan negara orang lain [Palestina]. Tapi kalian semua merusak impian anak-anak bangsa sendiri. Mimpi Indah kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi”.

Banyak yang membully Hokky di belantara medsos karena kalimat ini. Ada yang mengatakan tidak pernah ikut pelajaran PMP. Ada yang mengatakan tidak punya nasionalisme. Dan banyak lagi.

Saya pribadi sama sekali tidak menyalahkan apa yang disampaikan Hokky. Karena itu sama sekali bukan salah Hokky. Tetapi salah kita semua. Sebagai generasi tua. Generasi yang melahirkan angkatan gagap. Generasi yang membiarkan penerus kita hidup tanpa falsafah kebangsaan yang kuat.

Kita yang salah. Bukan Hokky. Karena sejak tahun 1928, pada tanggal 31 Agustus, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan kita semua. Beliau mengatakan; “Jika Anak didik tidak kita ajarkan nasionalisme dan kebangsaan, boleh jadi mereka akan menjadi lawan kita di masa yang akan datang”.

Dan pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4. Dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Inilah tindakan frontal bangsa ini untuk memisahkan anak bangsa dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan staats fundamental norm.

Sehingga wajar jika Hokky Caraka belum memahami secara utuh makna dari naskah Pembukaan dan implikasi pilihan politik bangsa ini yang diputuskan sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga hari ini.

Yang kedua, beredar screen shoot pernyataan Hokky yang mengatakan; “Makasih banyak pak, o iya kami tau pak, nasib bapak sudah terjamin, masa depan bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami pak? Kami baru merintis karir menjadi lebih baik, tapi batu loncatan kita udah dihancurin sm bapak”.

Lagi-lagi saya tidak menyalahkan Hokky. Kalimat yang mengandung kedangkalan pemahaman akan masa depan kehidupan manusia adalah kesalahan kami generasi tua. Yang tidak mengajarkan secara utuh hakikat kehidupan di dunia kepada generasi penerus. Dimana manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok, dan rahasia di balik peristiwa.

Karena memang kita terlalu sibuk dengan wilayah materi. Sehingga kita lupa bahwa kita hidup di negara yang berketuhanan. Seperti tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Konstitusi kita. “Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga seharusnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya, Indonesia tidak hanya mencerdaskan otak. Tetapi juga mencerdaskan ruhani dan spritualitasnya.

***

Berikutnya pelajaran dari pernyataan Presiden Jokowi agar olahraga dan politik tidak dicampur aduk. Memang seharusnya politik dengan tujuan yang sangat pendek. Apalagi untuk pencitraan dan elektabilitas kontestasi pemilu harus kita hindarkan untuk menggunakan panggung olahraga.

Dan pelajaran penting yang harus kita ambil adalah, jangan ada lagi pembahasan nasib sepakbola di Istana Negara. Seperti yang sudah-sudah. Klub-klub berkumpul di Istana. Seolah menanti restu dan petunjuk Istana. Termasuk siapa calon yang dikehendaki memimpin PSSI dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi di luar Sportiva. Mari kita akhiri.

Tetapi keputusan politik negara dalam koridor kebangsaan dan kedaulatan yang telah menjadi konsensus nasional harus diletakkan di atas segalanya. Oleh karena itu, effort kita seharusnya mendorong FIFA agar memberi ruang co-host kepada negara tetangga, untuk menggelar laga grup yang dihuni Israel. Atau secara ekstrim; mencoret Israel, seperti dilakukan FIFA terhadap Rusia di Piala Dunia Qatar.

Saya sejak bulan September 2022 sudah melontarkan gagasan untuk menjajaki kemungkinan Singapura sebagai co-host untuk memainkan laga grup yang di huni Israel. Tetapi PSSI dan Kemenpora tidak merespon.

Pelajaran untuk Presiden FIFA juga penting. Jangan ada standar ganda. Perbedaan perlakuan terhadap Rusia dan Israel diketahui dunia.

Jadi pesan saya untuk saudara Gianni Infantino, slogan football for hope, seharusnya juga memberi harapan bagi anak-anak Palestina yang tanahnya diduduki oleh Israel. Dan, anda juga seharusnya tahu, bahwa posisi Indonesia sebagai negara, menentang pendudukan yang terjadi sejak tahun 1948 itu.

Jika saudara tidak bisa berlaku adil, maka film dokumenter investigasi yang dirilis Netflix akhir tahun lalu, yang berjudul FIFA Undercovered akan mendapat pembenaran dunia.

Serial yang dibesut Daniel Gordon ini mengungkap berbagai masalah dalam tubuh FIFA. Mulai dari suap hak siar, skandal korupsi anggota komite eksekutif FIFA, korupsi petinggi federasi sepak bola antar benua, hingga strategi politik yang dijalankan oleh para petinggi FIFA untuk merebutkan kekuasaan di FIFA.

Dan terakhir untuk Presiden PSSI, Adinda Erick Thohir. Sudah, relakan yang terjadi. Bersihkan saja karangan bunga di kantor PSSI itu. Segera berbenah untuk menata lagi.

Jakarta, 31 maret 2023

Penulis adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pernah menjadi Ketua Badan Tim Nasional PSSI dan pernah menjadi Ketua Umum PSSI.

——-

Hokky Caraka dan Tiga Presiden