Hub Mudahkan Industri kreatif Dapatkan Fasilitas dari Pemerintah

Badung, JARRAKPOS.com – Ketua Komite Badung Economic Art and Creative Hub, Inda Trimafo bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Serta Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata. Inda, sapaan akrabnya, membahas impian UMKM di Badung dan Bali. Serta membahas pula tentang pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi Pulau Dewata. Dengan adanya wadah berupa hub, maka akan semakin memudahkan industri kreatif mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Badung sendiri menurutnya bisa menjadi hub industri kreatif dan telah menjadi hub dari produk – produk industri kreatif di Bali.

Ketua Komite Badung Economic Art and Creative Hub Inda Trimafo Yudha mengatakan, industri kreatif menjadi solusi saat ini di tengah pariwisata terseok – seok roboh, hanya tersisa 10% – 20%. Industri kreatif yang terdiri dari 17 subsektor harus dibangkitkan seperti, fesyen, kuliner, digital, movie, kriya.

“Disinilah barang ekonomi kreatif harus bangkit. Di saat kita terpuruk, tidak ada kegiatan – kegiatan yang bisa disupport dari segi pendanaan masyarakat, disinilah kita perlu melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan finansial, spirit, strategi, kebersamaan, hal baru yaitu ide kreatif karena industri kreatif ini ada UU-nya yaitu UU No. 24 tahun 2019 yang menyatakan bahwa industri kreatif harus dibentuk sampai ke daerah,” jelasnya.

Dalam mendukung industri kreatif, ia mencatat setidaknya ada lebih dari 15 program yang digulirkan pemerintah, salah satunya ada roadshow dari tim kementerian. Selain itu ada restrukturisasi kredit macet, pembiayaan murah bagi industri kreatif, pendampingan masuk ke pasar digital.

Dari sisi demand, pemerintah juga menyediakan ruang agar produk UMKM masuk dalam anggaran belanja kementerian/lembaga. Anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 460 triliun setahun bisa digunakan untuk menyerap produk UMKM khususnya di bidang industri kreatif. Untuk itu Pemda harus mendampingi UMKM mana yang bisa jadi vendor pengadaan pemerintah “Sekarang belanja pemerintah sampai Rp 15 miliar bisa diberikan untuk UMKM. Eksosistem kita bangun,” ujarnya.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan APBD untuk melaksanakan program padat karya, agar berdampak pada penyerapan produk industri kreatif. Demikian diungkapkan Teten saat menghadiri Talkshow Badung Economic Art and Creative Hub.

Permasalahan yang terjadi saat pandemi ini adalah penurunan daya beli masyarakat. Maka dari itu, pendekatan yang dilakukan adalah kebijakan fiskal pemerintah. Meski demikian penting juga Pemda mengoptimlakan APBD untuk memperkuat daya beli masyarakat. Misalnya dengan program padat karya, berbenah di daerah wisata dikaitkan dengan perbaikan irigasi jalan dan sebagainya sehingga masyarakay memiliki pekerjaan dan daya beli meningkat.

“Karena problem kita di Indonesia selama ini, ekonomi digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yang kontribusiny 53%. Sekarang daya beli turun, maka dari program bansos, subsidi kepada masyarkat, penciptaan program padat karya dipakai supaya rakyat punya pekerjaan, punya pendapatan dan produk UMKM dan industri kreatif ada yang beli,” jelasnya.

Dalam rangka memperkuat UMKM, hibah tak lagi menjadi solusi. “Pemberian hibah harus dihentikan. Kami dengan Kementerian Bapenas sudah mengevaluasi hibah – hibah itu banyak tidak bermanfaat. Lebih baik diberikan akses pada pembiayaan dengan subsidi bunga,” ujarnya.

Menurutnya Bali semestinya belajar dari pandemi agar tidak hanya mengandalkan pada pariwisata. Bali harus mengembangkan sektor industri lain karena Bali banyak komoditi yang bisa dikembangkan seperti kakao menjadi industri coklat, ada komoditi kopi, jeruk, bisa juga dikembangkan industri makanan yang berbasis hasil laut. tra/JP