Isu Dugaan Korupsi Hanya Framing, Masyarakat Bali Diminta Tidak Terpancing Opini Media dan Akun Medsos Bodong

Denpasar, JARRAKPOS.com – Isu dugaan kasus korupsi yang kini menjadi sorotan di Bali mendapat perhatian luas setelah beredar pemberitaan dari sejumlah media tanpa verifikasi dan akun media sosial bodong. Beberapa sumber yang tak bertanggung jawab mencoba menggiring opini publik dengan cara yang diduga sengaja memfitnah salah satu calon kepala daerah (paslon) di Pilkada Serentak Bali.

Media yang melansir berita ini, juga tanpa melakukan verifikasi yang mendalam, seolah-olah ingin menjustifikasi tindakan kejahatan yang belum jelas kebenarannya. Lebih parahnya, isu ini turut diperparah oleh akun-akun media sosial abal-abal yang sengaja menyebarkan narasi palsu dan provokatif. Akun-akun ini berupaya untuk menimbulkan persepsi bahwa dugaan korupsi tersebut terkait langsung dengan salah satu paslon dalam Pilkada Bali, padahal belum ada bukti atau penyelidikan yang valid terkait hal itu.

Pengamat Hukum, Nyoman Sugita dalam keterangannya menegaskan bahwa masyarakat Bali harus lebih bijaksana dalam menerima informasi yang beredar. “Masyarakat Bali sudah sangat terbiasa dengan modus-modus penggiringan opini semacam ini. Tujuan mereka adalah menciptakan polarisasi dan mengganggu stabilitas Pilkada Serentak,” ungkapnya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. “Berita-berita seperti ini bisa mencemari reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas. Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya,” tambahnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Bali memang kerap kali menjadi sasaran serangan opini melalui media sosial dan media massa yang tidak terverifikasi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat merusak demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Sejumlah pakar komunikasi politik dari salah satu perguruan tinggi ternama di Bali, juga turut menyoroti fenomena ini. Menurut mereka, meskipun kebebasan pers dan media sosial sangat penting, namun tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang juga harus diperhatikan. “Pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya bisa menimbulkan dampak buruk, bukan hanya bagi reputasi individu, tapi juga bagi integritas sistem demokrasi kita,” ujar salah satu pakar komunikasi politik yang enggan disebutkan namanya.

Melihat semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memilah informasi yang diterima, serta tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang belum jelas sumbernya. Pihak berwenang juga diharapkan untuk segera mengusut tuntas penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu atau kelompok tertentu, terutama menjelang Pilkada Serentak di Bali yang tinggal beberapa bulan lagi. tirta/jmg