NEWS
Jangan Sampai “Menguap”, LSM JARRAK Tuntut KPK Tuntaskan Kasus Suap Libatkan Pejabat Tabanan
Denpasar, JARRAKPOS.com – LSM Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Tabanan, Bali. Hal itu dipertegas Ketua BPW LSM JARRAK Bali, I Made Rai Sukarya yang terus mengawal kasus ini hingga dituntaskan.
Baca juga :
“Kita kawal KPK terus menelusuri kasus ini. Bila perlu kita juga bantu menuntaskan kasus dugaan suap itu, jika memang ada yang terlibat. Jangan sampai kasus ini malah kembali menguap seperti kasus korupsi lainnya,” tegas mantan Ketua BPD LSM JARRAK Badung itu saat dihubungi, Sabtu (29/9/2018) pagi.
Ket foto : Ketua BPW LSM JARRAK Bali, I Made Rai Sukarya.
Dikatakan, selama ini banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Bali menguap tanpa ada kejelasan. Seperti halnya, kasus yang sedang diselidikan KPK terkait nama Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti disebut-sebut dalam daftar tujuh kepala daerah yang diduga terlibat menyuap Yaya Purnomo selaku pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan harus diselesaikan hingga tuntas.
Baca juga :
“Jangan sampai kasus ini digantung. Kalau memang tidak terlibat segera dituntaskan. Karena masyarakat Bali, khususnya di Tabanan selalu bertanya-tanya kejelasan kasus dugaan suap ini. Banyak laporan yang datang ke kita yang harus segera ditindaklanjuti. Intinya jangan sampai aparat ada masuk angin terhadap kasus ini. Kita akan kawal terus,” tandasnya.
Ik.22/9/2018
Menurutnya, banyak kasus suap yang ditangani KPK sudah ditangani dengan baik. Karena itu, penuntasan kasus ini jangan sampai KPK tebang pilih terhadap pejabat yang dibidik KPK. “Nanti kita terus pastikan penanganan kasus ini, KPK tidak pilih-pilih membidik pejabat yang terlibat. Jangan sampai tebang pilih, siapapun yang terlibat agar seluruhnya diungkap,” sebutnya seraya menegaskan jaringan LSM JARRAK pusat akan terus berkoordinasi dengan jaringan di daerah mengawal sejumlah kasus korupsi yang akan atau sedang dibidik KPK.
Baca juga :
https://jarrakpos.com/2018/08/15/diperiksa-kasus-suap-bupati-tabanan-bantah-dipanggil-kpk/
Seperti kasus suap atau gratifikasi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di Tabanan. Karena diketahui sebelumnya, nama Bupati Tabanan sebagai bupati perempuan pertama di Bali, itu tertulis dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap Yaya Purnomo yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Dari total gratifikasi senilai Rp3,7 miliar plus USD53.200 dan 325.000 dollar Singapura yang didakwakan kepada Yaya Purnomo, Bupati Eka disebut menyumbang Rp600 juta dan USD55.000. Dimana gratifikasi itu terkait DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. Yaya menerima gratifikasi dari Bupati Eka bersama seseorang yang oleh Jaksa KPK disebut bernama Rifa Surya.
Baca juga :
https://jarrakpos.com/2018/08/15/lsm-jarrak-dorong-kasus-dugaan-suap-di-tabanan-diusut-tuntas/
Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa pemberian uang tersebut atas persetujuan Ni Putu Eka Wiryastuti dan melalui I Dewa Nyoman Wiratmaja selaku staf Khusus Bupati Tabanan bidang ekonomi. Sayangnya, baik Bupati Tabanan, staf khusus Bupati Tabanan maupun Sekda Tabanan belum bisa dikonfirmasi mengenai informasi tersebut. mas/dbs/ama
You must be logged in to post a comment Login