NEWS
Jika Penlok Batal Turun Sebelum Pilpres, Suara Jokowi di Bali Bisa “Terjun Bebas”
Denpasar, JARRAKPOS.com – Rencana turunnya Penlok pembangunan bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng yang diperkirakan sebelum Pilpres, 17 April 2019 mulai diragukan. Padahal, jika Penlok tersebut gagal turun sebelum Pilpres, bisa mengancam suara pasangan Jokowi-Ma’ruf di Bali bisa “terjun bebas”. Mengingat pembangunan bandara harus benar-benar diposisikan demi kepentingan rakyat Bali untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan. “Saya mendukung dari sisi kepentingan rakyat Bali, ini momentum Bapak Jokowi. Sebelum 17 April harus sudah ada groudbreaking untuk penetapan lokasi,” ujar Politisi Partai Demokrat, I Made Mudarta, di Denpasar, Rabu (16/1/2019).
Ik-30/11/2018
Politisi asal Jembrana ini, juga mengingatkan jangan sampai ide yang dimunculkan pada saat pemerintahan SBY ini tidak bisa diselesaikan Presiden Jokowi yang kini dijuluki Bapak Infrastruktur. Mengingat banyak yang mulai mencium ada tarikan politik dan kebijakan yang ingin mengesampingkan terwujudnya bandara di Bali utara. Padahal kemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres lalu ditunjukkan dengan besarnya dukungan masyarakat Bali, khususnya di Buleleng di atas 70 persen, semestinya mampu menjadi bargaining politik untuk mengeksekusi rencana pembangunan bandara Bali utara segera terbukti “Pemimpin selalu berganti, tapi kebijakan yang dirancang dengan baik harus dilaksanakan,” sentilnya.
Baca juga :
Dijelaskan, pembangunan bandara baru saat ini sangat dibutuhkan seperti di banyak negara maju. Pembangunan bandara di Bali utara dipastikan akan memotivasi perekonomian tumbuh dengan baik. Karena itu, pembangunan infrastruktur melalui obsi bandara baru di Kubutambahan harus didukung penuh BUMN dan pihak investor. Jangan sampai ada alasan penolakan rencana lokasi pembangunan malah akan mengulur waktu untuk melakukan feasible study baru, sehingga kembali membutuhkan waktu lama, sementara masyarakat sudah mendesak agar Penlok segera turun. “Kita menunggu izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan. Mengingat pembicaraan sudah sangat lama, jangan sampai moment politik ini menghambat,” tegasnya.
Insert foto : ilustrasi rencana pembangunan Bali utara yang dirancang PT Pembari.
Seperti diketahui, lokasi pembangunan bandara Buleleng, akan memanfaatkan lahan milik desa adat Kubutambahan dan desa adat Sanih. Terbukti Menhub Budi Karya meninjau langsung lokasi lahan, yang berada di kawasan Bukit Teletubies di wilayah Dusun Ampel Gading, Desa Kubutambahan. Di lahan seluas 370 hektar itu disebut-sebut bakal menjadi titik lokasi pembangunan bandara Buleleng, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sisanya yang seluas 50 hektar akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih. Kemenhub juga melakukan upaya pendanaan kreatif dengan menggandeng badan usaha sebagai mitra kerjasama. Sejak 9 tahun PT Pembari (Pembangunan Bali Mandiri) telah merintis pembangunan bandara di Kubutambahan yang dilanjutkan dengan kajian independent atau studi kelayakan oleh pemerintah pusat. eja/ama
Surya Anom
18/01/2019 at 12:56 am
Analisa yg penuh kepentingan untuk partai, shg tdk mencerminkan pemikiran mayoritas rakyat Bali. Simple saja, rakyat bali dihadapkan oleh dua pilihan, memilih Joko Wi, atau Prabowo yg didukung kelompok radikal yg membawa bawa agama. Tentu rakyat Bali lebih memilih Joko Wi. Masalah air port di Bali utara tdk jadi perjahatian sama sekali, kecuali para maklar tanah
I made sudiarta
17/01/2019 at 5:50 pm
Ttp masyarakat buleleng mendukung jokowi biarpun perlok belum turun
I Putu Susrama
17/01/2019 at 10:51 am
waspadai ada pepesan kosong dari Pemerintah Pusat.sebetulnya saya optimis tapi kalau utang negara kita terlalu besar,lalu pemerintah mengandalkan pinjaman lagi?sementara membangun air port adalah Investasi jangka panjang,long term,perlu dana segardan besar. agar ROI nya juga segera.kalau menggunakan dana pinjaman lagi,negara mana yg mau invest,ini lagi pertanyaan? apakah ganti pemerintahan akan menjamin pula? ini kok kayak lingkaran setan ya? mau bangun,uangnya mana,Uang pinjaman,lalu bagaimana caranya mengembalikannya.lalu siapa yg bayar,apa pemda atau pemerintah pusat,diotak saya bener2 tidak terjawab.Bali menghandalkan pariwisata saja,return to Pemda sedikit sekali,mana cukup dananya,kalau pusat yg menangani uangnya dari mana dananya apa nggak dari pinjaman lagi,apa ada negara atau investor yg mau mendanai pembangunan lapangan udara ini,apalagi anggaran Pusat sudah nyaris defisitTapi OK lah mari kita berdoa,semoga impian ini bener2 terwujud siapa tahu ada Mujizat,karena semuanya tidak ada yg mustahil Kalau beliau telah meng hendaki.suksma.
Ib Rai
17/01/2019 at 9:57 am
Lantas Jika penlok blm Turun apa kami hrs memilih 02 dasar poli t….k…s😂
AA.Ngr. Bagus Suarmandala. Skom
17/01/2019 at 9:53 am
Prihatin sama Bapak Joko Wi gara gara bawahannya menhub. Kurang tanggap akan kepentingan masyarakat Bali dan Gub Balinya. Suara rakyat bali akan berubah 70% jika pinlok tidak di terbitkan.