Kajari Kabupaten Tangerang Respon Dugaan Penanganan Korupsi Lahan RSUD Tigaraksa Mangkrak

Jakarta Jarrakpos.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan respon dugaan publik yang didorong Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPPAJA) soal mangkraknya penanganan kasus korupsi proyek pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Kata Ricky saat ini kasus tersebut masih berlanjut dan berproses oleh tim Dik Kejari Kabupaten Tangerang.

“Mohon maaf baru direspon, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa masih berproses oleh tim Dik Kejari Kabupaten Tangerang, ” Kata Mantan Aspdisus Kejati Banten tersebut menanggapi pernyataan dari KOPPAJA soal penanganan kasus di wilayahnya, Rabu (8/5/2024)

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (Koppaja) Mukhsin Nasir sempat mengingatkan jajaran Adhyaksa di seluruh Indonesia agar selalu menjaga marwah Kejaksaan dan public trust yang telah terbangun selama ini di masyarakat. Sehingga Kejaksaan sebagai salah satu institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor penting di lingkaran kekuasaan.

“Saya mendesak agar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan RSUD Tigaraksa saat ini ditangani Kejari Kabupaten Tangerang yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp200 miliar segera dituntaskan. Karena sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Kejari Kabupaten Tangerang tentang pemberhentian kasus tersebut yang diduga masih terbengkalai,” Kata Ketua Umum Koppaja saat dikonfirmasi melalui pesan whatsAapnya, Rabu (8/5/2024).

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Daeng ini memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Kata Mukhsin, jangan sampai selama Ricky Tommy Hasiolan selaku Kajari Kabupaten Tangerang menjabat, persoalan RSUD Tigaraksa tidak selesai.

Selain itu, pria berbadan kecil tersebut juga sangat menyayangkan terkait prilaku Kajari Kabupaten Tangerang yang belum mersespon pertanyaan wartawan ketika di konfirmasi lewat pesan WhatsaAp Rabu (8/5/2024) mengenai perkembangan penangan kasus dugaan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Menurut Mukhsin keterbukaan publik atas kepastian proses hukum itu penting diketahui oleh publik.

“Keterbukaan publik atas proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan adalah hak setiap warga negara sebagai asas negara hukum. Kalau ada prilaku penegak hukum yang tertutup atau sengaja menghindar dari pertanyaan publik. Pejabat penegak tersebut dapat di kategorikan tidak berprilaku baik, maka layak diberi sanksi oleh pimpinan lembaga, ” tegas Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, tindakan Kajari Kabupaten Tangerang yang tak respon wartawan patut diduga menutup nutupi suatu proses hukum. Karena, kata Mukhsin mungkin ada sesuatu hal dan tidak salah publik bisa menduga prilaku tersebut demikian.

“Semua peoses hukum itu penting, karena setiap proses hukum yang ditangani oleh penegak hukum itu kepentingan negara dalam penegakan hukum, ” tutur Mukhsin.

Dikatakan Mukhsin, sudah saat nya sekarang para penegak hukum melakukan perubahan prilaku. Kata Mukhsin, ebagaimana yang di gaungkan jaksa Agung bahwa setiap jaksa harus berhati nurani dan menghindari prilaku yang tidak terpuji yang bisa menodai marwah kejaksaan dimata publik.

“Kejaksaan sbagai lembaga penegak hukum dan penuntut umum tertinggi karena yang bisa mengangkat marwah kejaksaan dimata publik adalah setiap para jaksa yang dapat memiliki prilaku yang baik kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang membutuhkan proses kepastian hukum yang ada ditangan para jaksa,” tutup Mukhsin.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Ricky T Hasiholan pernah mengatakan di media bahwa kasus dugaan korupsi tersebut masih berjalan sesuai ekspose atau pengungkapan dari penyidik. Dikatakan Ricky bahwa pihaknya masih terus melakukan serangkaian pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp200 miliar.

“Pengungkapan fakta lebih lanjut terus kami lakukan,” tegasnya, Jumat (15/12/2023) kala itu.

Ricky mengakui, sejauh ini pihaknya belum menerima hasil audit tehradap proyek pengadaan lahan RSUD Tigaraksa dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten.

Kendati demikian, katanya, penyidik tetap atau terus bergerak dalam mengumpulkan serta melengkapi barang bukti, baik yang sudah cukup maupun tambahan. Nantinya, kata Ricky, jika semua menjadi jelas, penyidik akan mengambil kesimpulan apakah kasus ini cukup bukti atau tidak.

“Audit BPK bukan satu-satunya barang bukti, yang jelas sampai sekarang kami masih terus berjalan melengkapi bukti-bukti,” tandasnya. (Jum)