Kakanwil Kemenkumham Jabar Dampingi Dirjen HAM Laksanakan Audiensi Penilaian KPPHAM 2023 Bersama 17 Perwakilan Kabupaten Kota

JARRAKPOS.COM – Hari ini, Senin, 05 Juni 2023, Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, dan Kabid HAM, Hasbullah Fudail, bersama Dirjen HAM, Dhana Putra, dan Jajaran laksanakan Audinesi terkait Penilaian KPPHAM 2023 Bersama dengan Perwakilan dari 17 Kabupaten Kota.

Membuka kegiatan Rapat Audiensi ini adalah Sesditjen HAM, Aman Riyadi, yang menyampaikan bahwa, pada November ini akan dilaksanakan Konferensi Internasional berkaitan dengan HAM dan mengundang secara virtual para fungsional di Kabupaten Kota wilayah Jawa Barat.

Kemudian adalah Kakanwil Kemenkumham Jabar yang menyampaikan laporannya bahwa, Dari 27 Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat pada hari ini hadir 17 Perwakilan Kabupaten Kota di Direktorat Jenderal HAM ini, “Saya bangga bahwa Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat punya komitmen yang kuat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk memajukan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di Jawa Barat.” Ungkapnya.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat siap mendukung dan mendorong 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang menyatakan siap untuk menjadi Kabupaten Kota Peduli HAM. Hal tersebut dindukung oleh Wakil Gubernur yang sangat berkomitmen dalam Pemajuan HAM di Jawa Barat.” Lanjut Kakanwil Andika.

Giliran Dirjen HAM Dhahana Putra yang menyampaikan sambutannya dalam kegitan ini, “Saya mengapresiasi dan bangga terhadap Jawa Barat, baru kali ini ada Audiensi yang dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah sebagai wujud komitmen untuk memajukan P5HAM di Jawa Barat, kami juga apresiasi ada 3 provinsi yang Biro Hukum dan HAM nya menerapkan Nomenklatur HAM dan salah satunya yaitu Jawa Barat.” Ungkap Dirjen Dhana Putra.

“Arahan Presiden menekankan Kualitas daripada Kuantitas dalam Penilaian KKPHAM sehingga harus lebih selektif dengan penambahan tahapan penilaian yakni mystery shopping, patroli siber, kerjasama dengan media, virtual meeting dengan wilayah untuk penjelasan penilaian dan penugasan sebagai verifikator KKP dengan tanggung jawab mutlak, menunjuk daerah binaan, crosscheck data terkait pengaduan di Ombudsman.” Pungkas Dirjen HAM.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi bersama para peserta yang hadir pada Rapat Audiensi terkait dengan KPPHAM Tahun 2023 ini diantaranya ikut memberikan masukan dan pertanyaan adalah, perwakilan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi yang berikan pertanyaan terkait dengan seputar pemenuhan HAM dan Isu-isu terkait HAM yang ada didaerah masing-masing.