Kapolri Melakukan Pengecekan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, Irjen Helmy: Polri Terus Monitoring Untuk Mengetahui Hambatan

JAKARTA(jarrakpos.com) – “Satgas Pangan Polri dibentuk oleh Kapolri sebagai wujud kepedulian Polri mendukung pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pangan, baik harga, ketersediaan maupun distribusi, melalui sinergitas dengan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan, mencari akar masalah dan solusi,” ujar Irjen Pol Helmy Santika,
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Satgas Pangan Polri di tingkat pusat maupun daerah akan membantu pengawalan, pengawasan dan proses distribusi minyak goreng ke pasaran.
Komitmen ini ditegaskan Kapolri untuk memastikan minyak goreng tersalurkan dengan baik ke pasaran dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan diharapkan tidak perlu terjadi lagi antrean untuk mendapatkan minyak goreng,” ungkap Sigit dalam keterangannya usai pengecekan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan pabrik PT Asianagro Agungjaya di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (21/3/2022).
Pada kesempatan itu, Kapolri melakukan pengecekan bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Hari ini, kita mengecek langsung ke PT Asianagro Agungjaya, mereka sampaikan hari ini mengeluarkan 800 ton per hari. Jadi kita ingin pastikan bahwa secara bertahap prosesnya. Kita melihat hari ini harga dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah sudah berada di pasar. Dan tentunya secara bertahap diharapkan seluruh kebutuhan pasar tradisional, kebutuhan masyarakat terkait dengan minyak curah betul-betul tersedia,” kata Sigit.
Dia memastikan Satgas Pangan Polri di tingkat pusat maupun daerah akan membantu pengawalan, pengawasan dan proses distribusi minyak goreng ke pasaran.
“Saya minta Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengecekan ke semua pasar tradisional. Sehingga bisa melaporkan pasar mana yang barangnya masih kosong dan mungkin yang harganya tidak sesuai untuk dilaporkan ke Satgas. Sehingga kita bisa koordinasi dengan rekan-rekan produsen dan distributor juga Kementerian terkait untuk memastikan semua sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolri mengingatkan seluruh pihak disiplin terkait dengan proses rantai pasok minyak goreng untuk masyarakat. Dia tidak akan ragu atau segan menindak tegas seluruh pihak yang melanggar aturan.
“Saya ingatkan, jangan ada yang lakukan penyimpangan, apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen dibelokkan ke industri, pasti kita kejar,” tegas Sigit.
Dia juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir sebab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus bekerja keras untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga penjualan yang telah diatur.
“Sekali lagi saya mengimbau rekan-rekan produsen, rekan-rekan distributor yang sudah terdaftar dan membuat pakta integritas untuk segera salurkan barang, salurkan minyak. Sehingga keberadaan minyak di pasar secara cepat bisa terisi,” kata Kapolri.
Selaku Kepala Satgas, Helmy Menindaklanjuti arahan Kapolri,pihaknya terus monitoring di lapangan untuk mengetahui hambatan distribusi minyak goreng.
“Satgas Pangan mendorong produsen minyak goreng agar tidak mengurangi produksi dan distributor mempercepat penyaluran dengan harga yang telah ditetapkan sehingga terjangkau oleh masyarakat,” ujar Helmy.
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri beberapa waktu terakhir lebih disebabkan oleh terhambatan distribusi karena pelaku usaha mengurangi produksi dan distribusi.
“Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya indikasi aksi borong dan penyimpanan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan, kemudian dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan,” katanya.
Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen ini menegaskan bahwa Satgas Pangan Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan.(gus)