Kawal Pergub Desa Adat, Alit Putra Komitmen Jaga Bali

[socialpoll id=”2542672″]

Badung, JARRAKPOS.com – Perda Desa Adat diharapkan semakin memperkuat eksistensi desa adat di Bali. Diharapkan dengan adanya payung hukum ini kedepan desa adat di Bali mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat termasuk untuk mendapatkan sumber dana melalui APBN, sehingga kualitas pariwisata Bali berbasis adat, budaya dan tradisi mampu dipertahankan dengan baik sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat. “Mudah-mudahan di pemerintah pusat bisa masuk di APBN dananya untuk kepentingan desa adat,” harap Caleg DPRD Provinsi Bali, I Gusti Bagus Alit Putra, SH.

.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini, saat ini APBN baru menyentuh untuk desa dinas dan kelurahan di Indonesia, sehingga dengan adanya Perda Desa Adat Provinsi Bali ke depan anggaran dari pusat juga bisa mendukung penuh eksistensi desa adat di Bali. Bila pemerintah pusat ikut memperhatian desa adat, maka dipastikan akan meringankan beban pemerintah utamanya bagi APBD baik provinsi maupun kabupaten/ kota se-Bali. “Kalau sekarang APBN baru untuk desa dinas dan kelurahan, dengan Perda ini kita harapkan untuk bisa sebagai payung hukum dan disetujui oleh pusat, sehingga kita berharap masuk pada dana APBN,” ujar mantan Bupati Badung ini.

Baca juga : Ismaya Gaet Pemilih Milienial Mengudara di Radio, Pendiri FP NKRI Dukung Keris Maju DPD RI

Caleg DPRD Provinsi Bali dapil Badung nomor 1 dari Partai Demokrat ini menambahkan, desa adat sebagai kekuatan utama menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan benar-benar mampu semakin menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali dalam menjaga keajegan Bali. Selama ini banyak harapan telah disampaikan masyarakat, agar pemerintah provinsi Bali memperjuangan peningkatan dana bantuan dari pusat. “Kita selalu berharap untuk meningkatkan bantuan. Karena tidak ada pembagian dari sumber daya alam sehingga sektor pariwisata kita harapkan bisa diperhatiakan dan mensejahterakan masyarakat Bali,” ungkapnya.

.

Pria yang akrab disapa Alit Putra ini juga mengungkapkan berkenaan dengan Pemilu 2019 akan menjadi salah satu kesempatan untuk menentukan para wakil rakyat yang mampu mengawal kebijakan dan arah pembangunan bangsa khususnya bagi Bali lima tahun kedepan. Track record dan kiprah Caleg akan menjadi penentu untuk dapat dipilih baik incumben maupun untuk Caleg pendatang baru. Masa kampanye yang panjang sudah seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berfikir rasional dalam menentukan siapa saja yang akan dijadikan wakilnya di legislatif, mengawal berbagai perjuangan yang masih harus dikedepankan demi masyarakat Bali.

Baca juga : Made Urip Sambangi Ratusan Petani Banyubiru, Bawa “Oleh-oleh” Bantuan KWT Rp50 Juta

“Kita harapkan masyarakat tidak menilai dari sisi uang atau tidak menilai dari sisi bantuan. Marilah kita nilai dari segi kebutuhan dan kerjasama untuk membawa aspirasi masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harap Caleg nomer Urut 1 ini. eja/ama