KCB Harap Menko Airlangga Gandeng BPK dan Kejagung Bongkar Mafia di BPDPKS

jarrakpos.id-Jakarta. Komunitas Cinta Bangsa (KCB) kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya terkait pengelolaan dana kelapa sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

KCB mendesak transparansi pengelolaan dana yang dihimpun BPDPKS dari pelaku usaha CPO Supporting Fund demi terwujudnya program kelapa sawit berkelanjutan.

“Dengan demikian sejatinya BPDPKS harus mampu mengendalikan diri dari godaan dana besar yang dikelolanya, karena bukan tidak mungkin godaan datang kapan saja untuk mengalihkan fokus kerja demi kepentingan kelompok,” kata Koordinator aksi, A. Ridho di depan Kantor BPDPKS Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Ridho menyebut empat tersangka kasus kelangkaan minyak goreng masih ada kaitannya dengan BPDPKS. Ia berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut kasus tersebut secara tuntas, termasuk mengusut adanya dugaan mafia di tubuh BPDPKS.

“Kami berharap Kejagung terus membongkar bobrok di lembaga penting ini dan segera menangkap kembali mafia kakap lainnya yang turut mengatur pengelolaan dana di BPDPKS,” tegasnya.

Ia lantas menantang Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku komite yang bertanggung jawab mengawasi dan memberikan masukan penting untuk pelaksanaan program BPDPKS, berani menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk membongkar bobrok lembaga yang mengelola dana sawit puluhan triliun itu.

“Sangat disayangkan jika Bapak Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian belum menyatakan perang terhadap mafia yang sengaja memanfaatkan momen dan posisinya di BPDPKS. Ketidakpatuhan para mafia eksportir terhadap aturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, yang juga merupakasan anggota Komite BPDPKS, tentu menjadi catatan tersendiri bahwa mafia itu berdiri kuat dan sewaktu-waktu bisa mengelabui pemerintah,” ujarnya.

“Hal ini terlihat dari tidak diindahkannya aturan tentang DMO (Domistic Market Obligation) yang semula 20% kemudian dinaikkan menjadi 30%  ini menjadi pertanda buruk bahwa masih ada oknum nakal yang maunya untung terus tidak mau bertanggungjawab mematuhi aturan pemerintah,” imbuhnya.

Sebab itu, KCB mendesak menko perekonomian merombak direksi dan dewan pengarah BPDPKS.

“BPDPKS bukan semata tempat menghisap dana sawit, tapi juga memerhatikan tumbuh kembang perekonomian Indonesia,” pungkasnya.