Kemenkumham Jabar bersama Kanim Bandung Menggelar Rapat Koordinasi Tim PORA di Kabupaten Bandung Barat

JARRAKPOS.COM -Kanwil Kemenkumham Jabar bersama Kanim Kelas I TPI Bandung laksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Kota Bandung dan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 dengan tema : “Sinergi Anggota Tim PORA Wujudkan Ramadhan Aman dan Nyaman”. Pada hari ini, Selasa (05/03/24) yang bertempat di The Green Forest Resort, Jl. Sersan Bajuri No.102, Cihideung, Kec. Parongpong.

Tampak hadir Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Plt. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Vera Widjajanti, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Arif Hidayat dan sejumlah pejabat struktural pada Kanim Kelas I TPI Bandung. Turut menghadiri, perwakilan dari Bakesbangpol, Disbudpar, Disdukcapil, Disnaker, DPMPTSP, Dinkes, Disdik, Kemenag, KPPBC Tipe Madya Pabean A, TNI AU, Kodim 0618/BS, Polrestabes, Kajari, BNN, Posda BINDA, Dansubstgas BAIS TNI, Satpol PP, TNI AL.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Kakanwil Kemenkumham Jabar Nomor W.11.GR.03.06-3063 Tanggal 27 Februari 2024 dan Surat KaKANIM Bandung Nomor W.11.IMI.IMI.1.GR.03.06-1554 Tanggal 26 Februari 2024, perihal Undangan Menghadiri Acara Rapat Tim PORA Kota Bandung dan Cimahi Tahun Anggaran 2024. Rapat pun dimulai, di awal kegiatan, Laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Agung Pramono , selanjutnya Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sekaligus Pembukaan Acara secara Resmi  yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jabar, Yayan Indriana.

Dalam sambutannya, Yayan menegaskan, “KemenKumHAM RI melalui DitJenIM adalah instansi terdepan dalam menangani keberadaan WNA dengan menghadirkan birokrasi serta kebijakan² keimigrasian yang diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Tentunya jajaran DitJenIM tidak dapat bekerja sendirian dalam melakukan tugas utamanya, untuk menjaga dan memastikan hanya Orang Asing yang bermanfaat yang bisa melakukan kegiatan di Indonesia. Diperlukan adanya kerjasama yang solid antar kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah dalam bentuk formal maupun informal untuk mewujudkan pengawasan Orang Asing yang efektif di Indonesia”, tegasnya.

Yayan pun menambahkan, “ Besarnya jumlah orang asing yang berada di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi pada saat ini tentunya tidak hanya membawa pengaruh positif seperti investasi dan devisa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi, namun juga dapat membawa hal-hal negatif seperti kejahatan transnasional, perdagangan manusia, kejahatan cyber crime, penyelundupan manusia, dan penyalahgunaan izin tinggal serta overstay. Terlebih lagi pada saat ini kita berada dalam tahun pemilu, di mana setiap kali terjadi pemilu di negeri kita, ada banyak pemantau dari luar baik WNA maupun lembaga dari luar negeri. Di sisi lain, kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Perlu ada upaya bersama untuk mewujudkan JABAR AKUR: Jabar Aman – Kondusif – Rukun. Oleh karena itu, tugas ini hanya dapat dilaksanakan dengan forum-forum koordinasi yang konstruktif dan kolaboratif. Dan bahkan apabila diperlukan, dapat dilakukan dalam bentuk operasi gabungan. Dalam prakteknya setiap unsur anggota berperan penting dalam menjamin terlaksananya fungsi pengawasan orang asing sesuai kewenangan institusi masing-masing.”, pungkasnya.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan pemaparan Materi Rakor TIMPORA dipandu oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Aditya Nursanto selaku Moderator. Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Keimigrasian KanWil KemenKumHAM Jawa Barat Yayan Indriana memberikan pemaparan materi mengenai Tugas Keimigrasian sesuai Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara dan kebijakan Keimigrasian bahwa hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia (Kebijakan Yang Selektif / Selective Policy).

Di samping itu, Yayan pun menerangkan bahwa fungsi Keimigrasian sesuai Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakkan Hukum, Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat. Pengawasan Keimigrasian diatur berdasarkan Pasal 66 s/d 73 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 172 s/d 193 PP Nomor 31 Tahun 2013 yang meliputi Pengawasan terhadap Orang Asing maupun WNI yaitu Pengawasan baik secara Administratif maupun secara Pengawasan Lapangan (WasLap). Pasal 63 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Serta Pasal 71 huruf a dan huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib : memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Lebih lanjut, Yayan menyampaikan secara singkat bahwa Desa Binaan Imigrasi itu sendiri yaitu Program yang merupakan kolaborasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam upaya memperluas jangkuan pemberian informasi keimigrasian. Perangkat Desa belajar langsung dan mendapat pendampingan secara berkelanjutan oleh oleh Kantor Imigrasi setempat dibawah bimbingan Direktorat Intelijen Keimigrasian dan Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM, terkait prosedur permohonan paspor dan informasi keimigrasian. Perangkat Desa berperan sebagai perpanjangan tangan Imigrasi dalam  memberikan informasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan jangkuan dan akses. Fokus dari program Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi. Program Desa Binaan Imigrasi juga sebagai upaya pencegahan PMI Nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI. Upaya mengedukasi masyarakat ini selain meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO.

Fokus dari program Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi. Program Desa Binaan Imigrasi juga sebagai upaya pencegahan PMI Nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI. Upaya mengedukasi masyarakat ini selain meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Diharapkan pengetahuan tersebut menjadi “senjata” terbaik dalam melindungi para PMI dari berbagai modus penipuan yang akan terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab sampai berakhirnya rapat.