Kemenkumham Papua Barat Tingkatkan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Ini Harapan Kakanwil

MANOKWARI. JARRAKPOS.COM – Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat resmi mencanangkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang dilaksanakan di ballroom Hotel Niu Aston, Manokwari, Papua Barat pada Rabu 16 November 2022.

Dalam kegiatan itu, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat,Taufiqurrakhman menyampaikan, pencanangan merupakan langkah awal upaya pembentukan P2HAM.

Menurut dia, pencanangan tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

“Ini sebagai komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan yang berbasis HAM,” kata Taufiqurrakhman.

Selain pelayanan publik berbasis HAM, Kakanwil menambahkan, dengan ini seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat harus berkomitmen memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Seluruh pelayanan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, berintegritas dengan pelayanan cepat, tepat dan berkualitas serta menjunjung tinggi nilai dan prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Mualimin Abdi menegaskan, pelayanan publik berbasis HAM sebagai implementasi amanat UUD 1945.

“Pelayanan publik berbasis HAM ini membuat hal yang abstrak menjadi kongkret,” ujar Mualimin Abdi dalam sambutannya yang tersambung secara virtual.

Oleh karena itu, Mualimin mengungkapkan, pelayanan publik berbasis HAM semestinya diadopsi seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pelayanan publik.

Pencanangan diikuti secara luring oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, dan Kepala BNN Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Heri Istu Hariono.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Juniman Hutagaol, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura yang diwakili Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Ombudsman Papua Barat, Dinas sosial dan Biro Hukum Sekretariat Papua Barat, dan sektor terkait lainnya.

Adapun acara yang berlangsung tersebut diawali dengan pembacaan deklarasi Pencanangan P2HAM oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Barat.

Terakhir, seusai acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pencanangan P2HAM tahun 2022 yang dilakukan Kakanwil bersama Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Kepala Kejati Papua Barat dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan diikuti penandatanganan komitmen bersama oleh 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Kanwil Kemenkumham Papua Barat.