Kemiskinan Maluku itu ‘Akibat Masalah’, bukan ‘Sebab Masalah’

Oleh: Julius R Latumaerissa,
Ekonom dan Konsultan Independen
Perencanaan Daerah dan Keuangan Publik

Jakarta-Jarrakpos, Jika banyak pihak berpendapat bahwa masalah utama pembangunan di Maluku adalah kemiskinan yg tinggi, IPM yg rendah, dan minimnya infrastruktur, maka saya berpendapat bahwa kemiskinan, IPM, infrastruktur, dan lain sebagainya, semua itu adalah Akibat Masalah, bukan Sebab Masalah.

Sejak dulu saya menilai bahwa banyak kalangan, mulai dari politisi, birokrat sampai kepada masyarakat umum, memiliki pendapat yang bias karena memandang isu pembangunan Maluku hanya di permukaan saja.

Kemiskinan di Maluku itu dikatakan ‘Akibat Masalah’ karena ada sumber penyebab masalah yaitu Kepemimpinan (Leadership) dan Tatakelola Pemerintahan (Governance) yang kurang baik.
Manajemen pemerintahan yang ada selama ini, baik eksekutif maupun legislatif, tidak dijalankan secara optimal untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat Maluku.

Faktor kepemimpinan (leadership) di Maluku adalah ‘Sebab Masalah’ pertama, yang melahirkan kompleksitas masalah pembangunan di Maluku.
Kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, IPM rendah, PAD kecil, Income per Capita rendah, Ekspor antar Wilayah minus, bahkan ekspor Luar Negeri minus dan menyebabkan defisit Balance of Payment (BoP) Maluku.

‘Sebab Masalah’ kedua adalah belum adanya kewenangan yang sedikit lebih luas kepada Maluku dalam mengelola pembangunan Maluku, baik sumber daya alam (SDA) di darat dan di laut dan di bawah laut, apakah itu SDA Biotik mau pun Non-biotik.
Masih banyak konstrain yang dihadapi sampai saat ini.

‘Sebab Masalah’ ketiga adalah belum adanya kesamaan persepsi pada semua stakeholders pembangunan di Maluku terhadap model dan bentuk masa depan Maluku yang ideal, dan belum adanya keseragaman di dalam model strategi pembangunan Maluku yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan daerah dan rakyat Maluku.

‘Sebab Masalah’ keempat adalah lemahnya persatuan masyarakat Maluku dan rendahnya kesadaran untuk mau berubah dan bangkit dari semua keterbelakangan yang ada saat ini di Maluku.

Semua ‘Sebab Masalah’ di atas menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Gubernur yang akan datang.

Gubernur Maluku ke depan tidak bisa dilihat hanya dari aspek ketokohan, karena dari pengalaman, sudah berulang kali terjadi ketika ketokohan yang jadi alat ukur maka yang terjadi adalah banyak kelemahan dan kegagalan pembangunan sebagai PIL PAHIT yang dirasakan rakyat Maluku.

Kita selalu keliru – bahkan ekstrimnya dikatakan salah, selama ini dalam memberikan penilaian dan kriteria kepemimpinan.

Gubernur Maluku ke depan harus memiliki Visi yang futuristik jauh ke depan, dimana dia harus punya kemampuan memprediksi berbagai kemungkinan yg terjadi baik secara global, regional, kawasan, dan lokal, sehingga mampu merumuskan strategi solutif secara dini.
Mengapa? Karena Maluku secara geografis dengan potensi yang ada, akan menjadi rebutan banyak pihak.

Yang terjadi selama ini adalah ‘tiba saat, tiba akal’ sehingga hasilnya tidak maksimal dan tidak terukur sesuai standar dan indikator pembangunan yang ada.

Maluku memiliki karakteristik yang unik, baik geografis, demografis, kultur, adat dan budaya, sehingga untuk membangun Maluku maka seorang Gubernur harus mampu menerjemahkan semua aspek di atas dalam pendekatan geopolitik dan geostrategis, serta geoekonomi secara tepat dan akurat.

Sudah menjadi sesuatu yang given dimana sistim perencanaan pembangunan daerah tentu berbanding lurus dengan perencanaan pemerintah pusat, namun harus dipikirkan bahwa perlu penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak bisa diseragamkan utuh seperti itu.
Konsekwensinya adalah kebijakan kebijakan pembangunan yg tidak tepat sasaran.

Sebagai contoh, banyak kebijakan pemerintah pusat dengan pendekatan wilayah kontinental tidak bisa diimplementasikan secara utuh di wilayah pembangunan kepulauan; yg terjadi adalah kegagalan.

Contoh yg lain, kebijakan agrobis dalam pengembangan value added sektor pertanian, tidak bisa digeneralisasi di setiap Negeri di Maluku, karena masing-masing Negeri memiliki kearifan lokal yg sudah kental dalam tatanan sosial masyarakat.

Yang harus dilakukan adalah membangun ekonomi rakyat di Maluku ‘based on local wisdom’.
* Negeri Booi di Saparua, tidak cocok dikembangkan tanaman sawi dan kol putih, tetapi harus dikembangkan industri kecil pertukangan dan meubeler. Ini baru berhasil;
* Negeri Iha, yang harus dikembangkan adalah industri pandai besi dengan pendekatan teknologi moderen;
* Negeri Ouw, industri sempe dan tanah liat, juga dengan konsep kekinian;
* Negeri Ulat di Saparua, industri mikro gula merah dsb-nya.

Inilah yg harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah Maluku yang akan datang.

Kembali kepada akar masalah di atas yaitu kepemimpinan.
Gubernur Maluku yang akan datang, suka atau tidak suka, harus punya kemampuan di atas rata-rata baik di bidang intelektual, manajerial, leadership dan perencanaan, dan harus mampu mengorganisir semua kekuatan di Maluku menjadi modal besar pembangunan daerah.

Visi Gubernur Maluku ke depan harus Terukur, Realistis, dan Dapat Dilaksanakan, sehingga memberikan multiplayer effect secara bertahap dan masif bagi kesejahteraan rakyat Maluku, sebagai jawaban konkrit atas kebutuhan rakyat.

Visi Gubernur tidak bisa dirumuskan melalui rekayasa terminologi dari berbagai sumber eksternal yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, tetapi harus didasari kepada kesadaran dan penguasaan masalah secara komprehensif atau makro dan juga mikro.

Gubernur Maluku ke depan harus memiliki keberanian dan ketajaman intelektual dalam menerjemahkan kompleksitas persoalan Maluku dalam segmen perencanaan yang mencerminkan harapan atas cita cita kemakmuran rakyat dan masa depan Maluku. Karena dengan ketajaman intelektual di atas rata-rata maka Gubernur akan mampu merumuskan dan menetapkan buleprint Maluku minimal 50 tahun ke depan dimana wajah Maluku akan tercermin disana. Bukan hanya perencanaan yg sifatnya statis-rutinitas seperti bangun jalan yg hanya sebatas buka akses dan sirtu dan menjadikannya sebagai alat bargaining dengan rakyat.

Karena itu, dalam Pilkada 2024 di Maluku seharusnya Partai Politik cerdas dalam melihat perkembangan dinamika pembangunan dan semua arah perubahan global dan nasional.
Pola rekruitmen Partai Politik, yang selama ini lebih bersifat transaksional, melahirkan UPU LATU yang pegang ULU PARANG di daerah Maluku adalah Upu Latu yang tidak memiliki Jiwa dan Roh Kapitang.

Kalau Upu Latu dulu TAJAM PARANG dan KUAT OTOT, maka Upu Latu sekarang harus TAJAM INTELEKTUAL dan KUAT DALAM KOMITMEN dengan rakyat, untuk membawa Maluku keluar dari masalah pembangunan yang menggurita.

Dulu, Upu Latu di Maluku berjuang mempersatukan; sekarang, Upu Latu di Maluku justru membuat banyak pemisahan dan perpecahan.

Karena itu Partai Politik di Maluku harus memiliki keberanian untuk melakukan uji publik terhadap semua aktor politik yang akan berlaga di kontestasi politik lokal 2024 nanti.
Dan uji publik tersebut harus terbuka dan independent. (*)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.