POLITIK
Keputusan Plt. Demer Dituding Arogan, Gejolak Meluas ke Seluruh Kabupaten

Gautama mengatakan, terkait pemberhentian DPD II Partai Golkar cenderung janggal. Sebab yang diketahuinya, pejabat partai yang masih berstatus Plt tidak bisa mem-Plt-kan kader lain. Acuan itu, kata Gautama menjadi landasan kejanggalan yang ia lihat dalam SK pemberhentian Ketua DPD II Partai Golkar. “Saya sebagai kader muda, pemulax harus banyak belajar, cuman yang saya tahu, Plt tidak bisa mem-Plt,” tegasnya. Menanggapi pertanyaan itu, I Gusti Putu Wijaya mengatakan, sebagai kader senior di Golkar Bali, dirinya mengimbau agar kader di bawah tetap menjaga kondisi tetap kondusif. Menurut dia, harus ada komunikasi yang baik dalam memecahkan masalah.

Ik-30/5/2019
“Kewajiban saya untuk memberi penjelasan yang sesungguhanya, bagaiamana sampai enam Ketua DPD II copot. Bagaimana ada pergantian fraksi, resuffle di DPD I, tentu ini jadi pertanyaan kader-kader kita di seluruh Bali,” ujarnya. Menurut Wijaya, pertanyaan para kader itu tentang Plt yang mem-Plt memang wajar. Ia mengatakan, dalam AD/ART Juklak dan PO, tidak disebutkan aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga menurut dia, harus ada aturan yang melandasi kebijakan pemberhentian. Ia dalam kesempatan itu menyebutkan, jangan sampai situasi ini diperkeruh dengan komentar dan informasi yang terkesan provokatif. “Baik itu AD/ART dan juklak, itu jalannya adalah Mahkamah Partai ini, hanya itu yang satu-satunya memutuskan,” tandasnya. ani/ama
You must be logged in to post a comment Login