Ketua KPU Rusia: Hasil Rekor Presiden Vladimir Putin Hampir 76 Juta Warga Pilih Putin,

RUSIA, Jarrakpos.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rusia pada Senin (18/3/2024) memuji apa yang dikatakannya sebagai hasil rekor untuk Presiden Vladimir Putin dalam Pilpres Rusia 2024.

Hasil resmi dari pemungutan suara selama tiga hari pada Jumat-Minggu (15-17/3/2024), menunjukkan Putin yang berusia 71 tahun menang telak dengan memperoleh hampir 76 juta suara.

“Ini adalah angka rekor,” kata Ketua KPU Rusia, Ella Pamfilova, setelah lebih dari 99 persen suara dihitung.

“Jumlah pemilih mencapai rekor, yakni mencapai 77,44 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Rusia yang baru,” tambahnya, dikutip dari AFP.

“Kami membuktikan kepada diri kami sendiri bahwa kami adalah bangsa yang merdeka… dan dalam menghadapi Barat, kami menunjukkan bahwa kami bersatu. Kami bangga akan hal ini,” kata Pamfilova.

Putin hampir pasti akan memenangkan pemilihan kembali, setelah membungkam atau memenjarakan semua lawan-lawan utamanya.

Kremlin telah menjadikan pemilu ini sebagai momen bagi rakyat Rusia untuk mendukung operasi militer berskala besar di Ukraina, yang kini telah memasuki tahun ketiga.

Sementara itu, kritik terhadap hasil Pilpres Rusia 2024 datang dari Barat. Jerman misalnya, menyebut Pilpres Rusia sebagai pemungutan suara tanpa pilihan.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Senin mengatakan hal tersebut setelah semua oposisi sejati dibungkam.

“Proses pemilu menunjukkan perilaku keji Putin terhadap rakyatnya sendiri. Pemilu di Rusia adalah pemungutan suara tanpa pilihan,” kata Baerbock dalam pertemuan di Brussels.

Sementara, Perancis mengatakan pemilu yang memperpanjang kekuasaan Putin selama enam tahun lagi berlangsung di tengah “penindasan”, dan memuji “banyak” orang Rusia yang menunjukkan penolakan mereka. Putin, yang telah berkuasa sejak 2000, mencalonkan diri tanpa saingan serius mana pun dan setelah pengkritiknya yang paling vokal, Alexei Navalny, meninggal mendadak di penjara Arktik bulan lalu.

“Persyaratan untuk pemilu yang bebas, pluralis dan demokratis tidak lagi terpenuhi,” kata Kementerian Luar Negeri Perancis. (Red)