Komisi III DPR RI Dukung Kapolri Evaluasi Internal Kepolisian

Jakarta Jarrakpos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang menindak jajarannya tanpa pandang bulu. Menurut Pangeran, peristiwa memalukan bisnis haram narkoba yang diduga melibatkan para perwira-perwira level harus diungkap transparan.

“Kita mesti dorong bersama bahwa momentum untuk melakukan pembenahan internal kepolisian RI semakin absah agar segera dituntaskan. Faktanya di tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, peristiwa memalukan yang terjadi di institusinya sampai melibatkan para perwira-perwira tinggi berhasil diungkap secara transparan. Tidak malah ditutup-tutupi,” Kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khaerul Saleh lewat pesan Whatsapnya, Sabtu (15/10).

Menurut Pangeran, pihaknya tidak bisa membayangkan jika kejahatan internal sampai ditutupi. Bukan sekedar awan gelap saja yang terjadi, institusinya juga menjadi tidak terselamatkan. Kata Pangeran, dibalik kasus yang memprihatinkan menimpa Kepolisian belakangan ini, tentu ada prestasi yang membanggakan.

“Karena itu, hasil dari transparansi mengungkap kasus-kasus besar yang terjadi, menurut saya justru membuktikan prestasi luar biasa jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mesti kita apresiasi,” tegas Pangeran.

Dikatakan Pangeran, Kondisi di institusi Kepolisian saat ini seperti dirundung awan gelap atas beberapa kasus internal yang memalukan sampai menghentakan jagat nasional. Hal ini kata Pangeran, dapat berpengaruh besar pada pamor kepolisian itu sendiri di masyarakat.

“Tidak salah jika disebutkan bahwa citra kepolisian kita tercoreng hebat atas kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oknum-oknum perwira tingginya,” tutur Pangeran.

.

Selanjutnya, kata Pangeran bahwa Komisi III DPR RI juga selalu mengatakan bahwa kejahatan narkoba yang menjadi target kepolisian harus diberantas tuntas. Faktanya juga menyisakan persoalan yang rawan bagi aparat kepolisian itu sendiri, di mana dunia narkoba merupakan lintasan kejahatan dengan perputaran puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah.

“Artinya bisnis narkoba telah menjadi dunia kejahatan yang amat rentan bagi aparat kepolisian untuk tidak ikut arus di dalamnya. Di sini tantangan terbesar yang dihadapi Kapolri,” jelas Pangeran.

Dijelaskan Pangeran, bahwa dalam memerangi kejahatan bisnis tersebut tentu diperlukan cara dan strategi ampuh untuk melumpuhkan jaringan internasional narkoba, tanpa menyeret aparat Korps Bhayangkara ikut serta dalam jaringannya, bahkan ikut menikmatinya. Salah satu cara terampuh untuk mencegah dan mengatasi jebakan bisnis hitam narkoba agar tidak menyasar aparat Kepolisian kita adalah dengan lakukan tes urine secara mendadak setiap saat. Kemudian hukum seberat-beratnya bagi aparat yang kedapatan memperoleh hasil positif dalam uji klinis itu.

“Komisi III DPR RI mendesak agar seluruh oknum dan personel kepolisian yang terlibat kasus narkoba diperiksa secara terbuka dan transparan. Pasalnya, penyalahgunaan narkoba adalah musuh besar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda,” pungkas Pangeran.

Sebelumnya diberitakan bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa diduga terlibat ikut terlibat dalam bisnis jaringan narkoba. Padahal yang bersangkutan baru saja diangkat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nico Afinta. Selanjutnya, Melalui Surat Telegram Rahasia (TR) penunjukan Teddy sebagai Kapolda Jatim akhirnya dibatalkan karena yang bersangkutan ditangkap atas keterlibatannya pada kasus narkoba. (Jum/Red)