Korupsi: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditahan KPK

Jakarta, JARRAKPOS.com – Akhirnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah resm jadi tersangka dan sekaligus langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI.

Penahanan terhadap Gubernur yang berlatarbelakang akademisi itu langsung diumumkan Ketua KPK RI H. Firli Bahuri. Bukan sang Gubernur yang ditahan tetapi KPK juga telah resmi dua orang g tersangka lainnya usai aksi operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu (27/2/2021) malam.

Dalam siaran pers yang langsung disampaikan oleh Ketua KPK RI, H. Firli Bahuri menjelaskan kronologis kejadian. “Tim KPK telah mengamankan 6 (enam) orang pada hari Jumat (26/2/2021) sekira pukul 23.00 sampai dengan dini hari di 3 (tiga) tempat yang berbeda di daerah Sulawesi Selatan yaitu di Rumah Dinas ER di kawasan Harta Senen, Jalan Poros Bulu Kumba, dan rumah Dinas jabatan Gubernur Sulawesi Selatan”, jelas Ketua KPK RI, Firli.
Firli pun menerangkan kronologis perkara . “Yang pertama AS adalah profesi sebagai kontraktor dan NY sebagai supir AS, sedangkan SB adalah ajudan dari NA. ER adalah Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel, IR adalah supir dari ER dan masih memiliki hubungan saudara, dan NA adalah Gubernur Sulawesi Selatan,” sebut Firli.

Firli menuturkan, awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat terkait rencana akan adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada Jumat (26/2/2021). “Uang akan diberikan dari AS kepada NA melalui ER yang merupakan orang kepercayaan dari NA,” beber Firli.

Kemudian, lanjut ketua KPK, pada pukul 20.24 WIB AS bersama NY menuju ke salah satu rumah makan di Makasar, dan di rumah makan tersebut sudah ada ER yang telah menunggu, dengan beriringan mobil. Nah, dalam perjalanan tersebut AS menyerahkan beberapa proposal proyek infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulsel tahun anggaran 2021, kepada ER.

“Sekira pukul 21.00 WIB IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi sejumlah uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya dipindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanudin. Pukul 23.00 WITA AS diamankan dalam perjalanan saat menuju Bulu Kumba, sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, ER beserta uang di dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut disita dari rumah dinas ER. Pada sekitar pukul 02.00 WITA, NA juga ikut diamankan oleh KPK dari rumah jabatan Dinas Gubernur Sulsel,” urai Firlo.

Setelah pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti maka dapat disampaikan bahwa AS direktur PT. APB telah kenal baik dan lama dengan NA, yang berkeinginan mendapat pekerjaan proyek infrastruktur di Sulsel Tahun 2021. Dipaparkannya, AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel tahun 2019 dan 2020, sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan NA, untuk bisa memastikan agar AS bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkan di tahun 2021. “Dalam beberapa komunikasi diduga ada tawar menawar fee terhadap nilai proyek yang akan dikerjakan oleh AS,” tambahnya lagi.

Diceritakan, sekitar awal Februari 2021 ketika NA sedang berada di Bulu Kumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan wisata Biran. NA menyampaikan kepada ER bahwa kelanjutan proyek wisata Biran akan kembali dikerjakan oleh AS, yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen detail engineering disaign (DED) yang akan dilelang pada APBD tahun 2022.

Lanjut dia, disamping itu, pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan oleh AS di Bulu Kumba, sudah diberikan kepada pihak lain, saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS. AS selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA melalui ER.

“Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya sebagai berikut, pada akhir 2020 NA menerima uang sebesar Rp. 200 juta, kemudian pertengahan Februari 2021 NA menerima uang sebesar Rp. 1 Miliyar, pada awal Februari 2021 NA melalui SP menerima uang sebesar Rp. 2,2 Miliyar, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang yaitu sebagai penerima NA, ER, dan sebagai pemberi AS,” tandas Firli.

“Para tersangka tersebut disangkakan, NA dan ER melanggar pasal 12 huruf A dan Pasal 12 Huruf B atau pasal 11 dan 12 B, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (11) KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, Juncto pasal 5 ayat (11) KUHP,” ungkap Firli Bahuri.

Ketua KPK Firli menjelaskan, “Para tersangka NA, ER dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021, NA akan ditahan di rutan cabang KPK, cabang Pomdam Jaya, ER ditahan di rutan cabang KPK pada kavling C1, AS ditahan dirutan cabang KPK pada gedung merah putih.” Frs/jmg/*