“Korupsi” Rp.2,8 M Desa Aek Bayur, Kades Makan Tulang , Sekdes Makan Daging?

Padangsidimpuan, (JarrakPos)- Indikasi Korupsi sebesar Rp. 2,89 Milyar desa Aek Bayur menyasar pembuktian terbalik. Ibarat pepatah “Bos Makan Tulang, Kernet Makan Daging”, mungkin begilah kisah “korupsi” yang terjadi di desa Aek Bayur.

Ternyata dalam rentang waktu 5 tahun sejak tahun 2018 s/d 2022 yang memiliki peningkatan harta kekayaan 1 periode masa jabatan kepala desa Aek Bayur adalah oknum Sekdes .

Dalam paparan investigasi media, harta kekayaan oknum Sekdes Aek Bayur, Abdul Manaf Siregar disebut meningkat fantastis dengan memiliki 3 unit mobil dump truk; 1 unit mobil Inova; 1 unit mobil Taft GT dan 1 unit mobil Taft Badak.

Selain itu, Manaf juga melakukan rehab rumah milik orangtuanya dimana sebelumnya rumah peninggalan ayahnya ini masih berdinding papan dan setelah menjabat sebagai karateker kepala desa Aek Bayur dan berlanjut menjabat sebagai Sekdes Aek Bayur, rumah tersebut dipugar habis menjadi sebuah rumah permanen yang tampak mewah.

Menurut informasi, rumah ini sempat ditinggal pergi oleh ayahnya akibat lilitan hutang kepada salahsatu perusahaan di Padangsidimpuan bernama Ritonga Coy. Namun pasca Manaf Panjaitan menjabat sebagai karateker berlanjut menjadi sekdes Aek Bayur selama 5 tahun, rumah tersebut dipugar.

Kekayaan lainnya, diinformasikan bahwa Manap juga telah memiliki kebun sawit hingga puluhan hektar di Pal XI begitu juga puluhan hektar sawit di desa Pamuttaran.

Sedangkan Kepala Desa selaku Penguasa di desa itu harta kekayaan malah merosot tajam, profil kepala desa Aek Bayur yang awalnya sebagai pengusaha grosir, 5 tahun menjabat barang dagangannya malah makin berkurang.

Bahkan menurut informasi, kepala desa Aek Bayur juga telah menjual aset-asetnya .

Untuk memastikan informasi tentang peningkatan harta kekayaan sekdes Aek Bayur, wartawan mencoba mengkonfirmasi Sekdes Aek Bayur Abdul Manap Siregar melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini dirilis belum ada jawaban, bahkan sekdes langsung memblokir nomor wa milik wartawan.

Aktifis pengamat pengelola keuangan negara, Dedi Hasibuan menyebutkan, untuk proses hukum, jikapun nantinya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) memang yang terlebih dahulu diperiksa memang kepala desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena dialah orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa tersebut.

Namun, kata Dedi, meski dia orang yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan bukan berarti orang lain tidak terlibat atas praktek dugaan korupsi ini, bisa saja atas kelihaian Penyidik akhirnya terbongkar siapa dalang dalam permainan tersebut. *(Ali Imran).