LNG di Bali Untuk Energi Bersih Menuju Net Zero Emission 2060

Jakarta, JARRAKPOS.com – Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ir. Habibie Razak menyambut baik program transisi energi Bali. Hal itu disampaikan setelah adanya desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendorong Gubernur Bali untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green. Namun, rencana mewujudkan transisi energi tersebut membutuhkan proses. “Butuh proses Pak, tapi mestinya dalam jangka panjang bisa terwujud,” kata Habibie Razak kepada awak media, pada Senin (28/11/2022).

Menurutnya, antara batubara dan new and renewable energy, ada yang namanya transitional LNG. “In paralel NRE dikembangkan kita bisa perlahan ganti coal menjadi LNG. Once NRE is picking up kita bisa kurangi penggunaan gas/LNG,” ujarnya. Penggunaan LNG melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) masih dianggap bersih dan reliable dibandingkan batubara yang sangat polutan. Namun, Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN) (2014) menargetkan bauran energi primer sebesar 23% energi baru dan terbarukan, 22% gas, 55% batubara, dan 0,4% minyak pada tahun 2025.

Rencana Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) berisikan tujuan jangka panjang 28% energi baru dan terbarukan, 25% gas, 47% batubara, dan 0,1% minyak untuk penggunaan listrik. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen yang menggembirakan di bawah Perjanjian COP21 – Paris. Dimana, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisinya tanpa syarat setidaknya 29% terhadap skenario business-as-usual (BAU) 2010 pada tahun 2030 dan pengurangan emisi 41% tunduk pada dukungan dari kerjasama internasional dengan target menjadi net zero pada tahun 2060.

Komitmen senada di COP26 Glasgow bulan November 2021 kemarin, Indonesia akan komitmen berkontribusi dalam percepatan perwujudan global Net Zero Emission. Seperti disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM. dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Persetujuan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Denpasar, Selasa (22/11/2022).

Pada kesempatan itu, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Ketua DPRD Prov Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Pentingnya implementasi ekonomi hijau segera dilakukan karena berbagai pertemuan pemimpin dunia baik COP27, KTT ASEAN, KTT G20 menekankan pada antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya juga, Gubernur Bali Koster meminta Perusda Bali tidak boleh membangun Terminal Liquified Natural Gas (LNG) di areal Hutan Mangrove dan menganggu Terumbu Karang yang ada di kawasan Desa Sidakarya, Desa Sesetan, Desa Serangan, Desa Intaran, plus di Desa Pedungan, Kota Denpasar. aya/ksm