LSM Jarrak Dorong Kasus Dugaan Suap di Tabanan Diusut Tuntas

Tabanan, JARRAKPOS.com – Tersiarnya kabar menyejutkan terkait dipanggilnya Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti yang dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dana perimbangan keuangan daerah yang masuk Rancangan APBN-Perubahan 2018, membuat Ketua Umum BPW (Badan Pengurus Wilayah) LSM JARRAK Bali, I Made Rai Sukarya angkat bicara.

Pimpinan Ormas anti korupsi ini, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya, karena sudah mencoreng tata kelola pemerintahan di Bali khusunya di Kabupaten Tabanan. “Jika itu benar, kita dorong KPK terus kembangkan kasus ini, agar terbongkar sampai keakarnya. Kasus ini sudah mencoreng daerah, sehingga harus segera dituntaskan oleh KPK,” ujarnya saat dihubungi di Polres Badung, Rabu (15/8/2018).

Seperti yang tertuang dalam salah satu pilar misi LSM JARRAK Bali, yakni membangun fungsi kontrol dan berkontribusi bersama legislatif dan yudikatif dalam pembangunan yang dicanangkan oleh eksekutif. Karena itulah, semua kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat harus serius dituntaskan secara transparan. “Kabar ini sudah memberi sentakan dan harus menjadi atensi serius KPK dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Tabanan,” tegasnya.

Mantan Ketua BPD LSM JARRAK Badung itu juga mengatakan, untuk ikut mengontrol dan mengawasi kasus suap ini. Sebagai LSM juga berperan mengawasi dan memantau setiap proses pembangunan pemerintah dan swasta sebagai peran fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan. “Inilah peran kita dari LSM JARRAK Bali, karena setiap kasus korupsi akan menjadi musuh kita dan musuh masyarakat secara luas. Hukum harus ditegakkan, KPK berani menyeret yang terlibat diusut secara tuntas bila benar terbukti bersalah,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar, yang juga sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo, serta dua saksi lainnya yakni, Sekretaris Daerah Labuhan Batu Utara Habibuddin Siregar, dan Dispenda Labura Agusman Sinaga. Tentu saja kasus suap di Kabupaten Lumbung Padi ini membuat publik cukup terkejut dengan pemerintahan yang mengusung visi misi Tabanan SERASI.

Seperti diberitakan, Bupati Eka Wiryastuti juga sempat membantah kalau dirinya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018. Selain membantah akan diperiksa KPK, Bupati Eka juga mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima surat pemanggilan apapun dari KPK.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Eka Kamaludin dari pihak swasta, dan Ahmad Ghiast dari pihak kontraktor sebagai tersangka. eja/ama