Mafia “Kencing di Laut” di Tuban: Istana dan Senayan Didesak Segera Bersikap

Jakarta, JARRAKPOS.com – Dugaan aksi oknum wakil rakyat membacking pencurian solar bersubsidi di masa pandemic Covid-19 di Tuban, memancing reaksi keras Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) TB Rahmad Sukendar, SH, S.Sos.

Sukendar mengutuk dan mengecam keras oknum wakil rakyat membacking pencurian solar bersubsidi di masa pandemi Covid-19 ini. Ia juga meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan sapaan Ahok untuk tidak bungkam dan menutup mata terhadap Mafia Maling Solar Pertamina.

“Lagi dan lagi saya tidak akan pernah berhenti bersuara dan mengecam mengutuk keras kepada oknum-oknum yang terlibat apa lagi sedang ramai dibicara dan sangat menarik karena ada disebut oleh berbagai pihak oknum nama Wakil Rakyat. Ini moral yang sudah sangat bejad. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat tega teganya mencuri solar subsidi untuk rakyat,” tegas Sukendar, Selasa (6/4/2021).

Sukendar berharap seharusnya Ahok dapat memainkan perannya sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk menekan Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Bahkan desak Kapolri untuk menangkap otak intelektual yang diduga melibatkan salah seorang pemilik kursi di DPR RI yang berkantor di Senayan.

“Kali ini saya minta bapak Ahok yang terkenal bersuara lantang untuk menantang dan memimpin perang terhadap mafia minyak dan meminta Kapolri selesaikan kasus ini hingga terang benderang, terkait dengan perampokan solar subsidi di tengah laut ini ada apa ? Terkesan proses hukum nya berhenti dengan sendiri ? apa karena ada menyeret nama orang-orang hebat?” kritiknya.

Sosok aktivis anti korupsi yang digadang-gadang masuk menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggantikan Alkostar berharap Presiden Joko Widodo dan Senayan untuk ikut turun tangan menuntaskan kasus pencurian solar yang ada di Tuban.

“Saya juga meminta Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan segala kekuasaan nya segera perintahkan Kapolri untuk memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI yang diduga ikut membacking maling solar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia minyak di tengah laut di Tuban Jawa Timur,” desaknya.

“Dulu sempat Viral Istilah kencing di laut. namun mendadak hilang beritanya. Saat ini rakyat sangat butuh kehadiran Presiden Joko Widodo untuk memimpin genderang pemberantasan mafia maling minyak solar yang ada di Pertamina. 21,5 Ton itu bukan sedikit, dan berani mereka lakukan tanpa beban,” tandasnya lagi.

Sukendar malah mempertanyakan sikap bungkam istana. “Ada apa juga Istana dan Senayan diam tidak merespon terkait maraknya pemberitaan terkait maling minyak yang dilakukan oleh mafia minyak dan sudah menggerogoti keuangan negara sampai dengan triliunan rupiah?” ujarnya dengan nada bertanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Ulama, Da’i dan Ustad Nusantara Kyai Haji Suhaeri Albantani. Kiyai yang ditokohkan di Serang, Banten ini meminta kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina untuk jadi garda terdepan dalam memimpin pengungkapan perampokan solar bersubsidi milik rakyat di Tuban. Kiyai Suhaeri menyatakan bahwa Forum Ulama Da’i dan Ustad dengan jajaran yang ada di 34 Provinsi siap memberikan dukungan untuk mengawal kasus tersebut

“Saya sangat ngefans sama Pak Ahok saat menjadi Gubernur DKI yg terkenal berani menutup Kali Jodo, Premanisme di tanah Abang dan ketegasan-ketegasan beliau melawan taipan-taipan China dalam beberapa kasus Korupsi. Saya yakin jika dipimpin Pak Ahok yang Vokal dan Lantang sebagai komisaris utama Pertamina dapat menekan agar kasus ini secepatnya menemukan Titik terang siapa aktor intelektual dibelakang? Karena isu dugaan melibatkan orang kuat yang diduga salah satu pemilik kursi yang duduk di Senayan santer terdengar,” ucap pria yang dikenal dengan sapaan Abah Heri Albantani

Dihubungi melalui telepon seluler pengamat perminyakan Raden Haji Benni sangat menyayangkan lemahnya pengawasan dan lambannya Kepolisian dalan mengungkap keterlibatan aktor intelektual pencurian solar.

“Lemahnya pengawasan objek vital aset-aset Negara dapat merugikan Negara. Lambatnya pembuktian siapa aktor intelektual dibelakang pencurian ini adalah wujud dari lemahnya kemampuan kepolisian yang belum dapat menerapkan PRESISI kapolri dalam mengungkapkan kasus yang berdampak merugikan rakyat dan negara ini,” kritiknya.

“Saya selaku pengamat perminyakan meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto untuk dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga jika ada melibatkan orang dalam di Pertamina. Saya yakin beliau mampu menuntaskan kasus ini,” desaknya.

Khaidir Ketua BPI KPNPA RI wilayah provinsi Aceh mengungkapkan harapannya penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dapat diwujudkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Selaku rakyat Aceh kami menunggu Presiden Jokowi melalui Kapolri dapat menuntaskan kasus pencurian solar Pertamina bersubsidi yang terjadi di Tuban Jawa timur. Tunjukkan pada kami rakyat Aceh bahwa masih ada harapan penegakan supremasi hukum tidak hanya tajam ke bawah, namun juga tajam keatas. Hukum yang berkeadilan siapapun pelakunya harus ditangkap,” ucap pria asli berdarah Aceh tersebut.

“Jangan takut berhadapan dengan mafia minyak karena rakyat dan BPI KPNPA RI siap dilibatkan sebagai Tim Independen untuk membantu pengusutan pencurian minyak solar bersubsidi tersebut,” tandas Khaidir dengan suara lantang. frs/*