“Magaburan” Gara-gara Transport Online, Angkutan Umum di Bali Jebol

Denpasar, JARRAKPOS.com – Menjelang berakhirnya masa kepengurusan DPC Organda Badung kembali mencuat isu keluhan para sopir taxi dan angkutan sewa. Para sopir mengeluhkan pendapatan mereka selama dua tahun terakhir tergerus, akibat persaingan yang tidak sehat. Menanggapi persoalan ini Ketua DPC Organda Badung, Ketut Ngurah Sutarma menuding karena banyaknya angkutan berbasis aplikasi atau transport online yang tidak berizin mengganjal kepentingan angkutan konvensional. “Angkutan berbasis aplikasi menurunkan pendapat para anggota, baik taxi yang bergerak atau yang telah memiliki pangkalan. Pendapatan meraka saat ini hanya 20 persen dari sebelumnya,” jelas Sutarma di Denpasar, Sabtu (19/1/2019).

Ik-17/1/2019

Sebagai Ketua DPC Organda Badung, ia bahkan mengatakan bisnis angkutan umum terancam gulung tikar. Pihaknya menegaskan adanya aturan yang melindungi angkutan berbasis aplikasi sudah sesuai harapan masyarakat. Namun dalam kenyataannya aturan yang ditegakkan tidak berjalan sesuai harapan. Selama dua tahun jumlah angkutan berbasis aplikasi ini sudah semakin banyak dan bisa dikatakan mulai jenuh. Bahkan di beberapa kantong parkir hingga di bahu-bahu jalan sangat mudah untuk menjumpai angkutan berbasis aplikasi. Mirisnya dari sekian banyak angkutan dengan memakai jasa aplikasi sebagain besar tidak berizin alias bodong. Inilah yang harus ditindak pemerintah bila benar ingin melindungi angkutan umum yang sejak awal ingin mendukung tersedianya sistem angkutan umum yang berkualitas.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2019/01/17/isu-toko-tiongkok-ilegal-meredup-satpol-pp-fokus-tertibkan-guide-tanpa-lisensi/

Ketua Koperasi Wahana Dharma ini juga menuturkan, sebelumnya setiap hari mendapat sekitar 200 hingga 300 pemesanan taxi, namun dua tahun terakhir terjadi penurunan drastis. Bahkan dalam sehari hanya ada pemesanan dikisaran 15 hingga 20 saja. Beberapa pangkalan taxi juga diungkapkan sudah mulai diusik angkutan online, bahkan berdalih telah beroperasinya angkutan lokal semakin menjepit nasib para sopir taxi. Parahnya yang sebelumnya taxi diandalkan untuk mengantarkan wisatawan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lain, kini malah dijegal untuk mengambil muatan kendati atas permintaan penunpang secara khusus. “Taksi hanya diperbolehkan menurunkan penumpang, berdalih di tempat tersebut sudah beroperasi transportasi lokal. Inilah yang membuat jebolnya angkutan sekarang,” tegasnya.

Ik-19/1/2019

Selain banyak melanggar aturan, taxi online yang tidak berizin juga dituding telah membuat sistem transportasi di Bali “Magaburan” (berantakan, red). Inilah yang menjadi harapan, agar aturan yang dilahirkan pemerintah bisa mengayomi semua pihak jangan sampai malah mematikan angkutan umum yang rohnya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan. Sementara angkutan online ilegal dibiarkan beroperasi tanpa izin, memamfaatkan kantong-kantong parkir dan bahu jalan untuk mangkal serta merendahkan profesi sebagai sopir yang menjunjung tinggi profesionalisme. “Contohnya di Surapati, Kaliasem mereka pakai celana pendek dan pakai sandal jepit. Prediksi tamu bahwa angkutan di Bali dibilang mahal, tapi mereka memberikan pelayanan yang tidak nyaman,” sentilnya seraya berharap pemerintah dalam ini dinas dan instansi terkait lebih berani untuk menegakkan aturan agar sistem transportasi umum di Bali terbangun lebih baik dan berkualitas. eja/ama