DAERAH
Menjadi Tanda Tanya, Penyidik Polsek APH atau Mediator Perkara?

Oleh Marianus Gaharpung dosen FH Ubaya Surabaya
OPINI|Sebagai penegak hukum, baik Polisi, Jaksa maupun Hakim, termasuk advokat dalam penanganan perkara wajib perhatikan 3( tiga) hal prinsip yakni logic sesuai fakta (bukti), argumentatif dengan fakta tersebut lalu dikaji menggunakan Undang-Undang (pasal ayat), doktrin, yurisprudensi, Perma, Sema dll. Predictabilitas, atas dasar fakta dan norma tersebut, pasti akan memudahkan penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus secara obyektif transparan dan tidak terkesan adanya pilih kasih.
Dalam konteks peristiwa hukum penganiyaan terhadap pekerja di cafe Sasari dengan korban berinisial LM, oleh seorang Pria pengunjung , dimana setelah kejadian LM langsung lapor ke Polsek Alok. Dalam laporan didukung dengan bukti saksi korban, saksi yang di tempat kejadian, visum serta rekaman CCtv.

Keterangan Foto: Korban (Laras) mengalami luka di bagian bibir akibat dipukuli terlapor.
Artinya, bagi penyidik Polsek Alok, perkara ini sangat mudah untuk mentersangkakan pelakunya. Pertanyaannya, Ada apa dan mengapa waktu sudah sebulan lebih baru mulai inisiatif untuk lakukan mediasi. Perlu mediasi tetapi tergantung korban/ keluarga korban, pelaku serta pihak yang dianggap arif dalam memediasi karena prinsip mediasi adalah penyelesaian damai saling menguntungkan bukan pembalasan dendam.
Pertanyaannya, kepada penyidik polsel Alok, anda itu aparat penegak hukum atau mediator? Belajar KUHAP dong. Jadi jangan main- main ancam saksi korban kalau mediasinya gagal, maka pelaku dan saksi korban dijadikan tersangka, atas dasar perintah Kapolres.
Jika pernyataan konyol ini bener keluar dari Kapolres Sikka, maka Kapolres sejatinya tidak faham ratio legis dari ada prinsip restoratif dalam perkara pidana (tertentu). Sehingga pernyataan Kapolres diduga sedang memainkan logika sesat (ex falso quolubet). Belajar dong argumentasi hukum (legal argumentation).
Jangan hanya karena saksi korban perempuan pendatang lalu penegakan hukum “diduga” molor dan tidak profesional dan ada kesan tebang pilih. Jujur saja aneh karena fakta hukumnya masuk pidana umum sederhana proses pembuktiannya kok bisa- bisanya satu bulan tidak bergerak sama sekali.
Ini penegakan hukum model apa lagi. Warga Sikka hidup sudah susah datang jangan buat penegakan hukum aneh- aneh di Nian Tana Sikka. Katanya Polri yang presisi dimana buktikan dong. Apakah karena korban orang kecil perempuan lagi? Jika korban anak pejabat malam kejadian di cafe Sasari dugaan kuat pelakunya langsung ditahan. Ada apa dan mengapa? Belajar KUHAP dong agar aparat penegak hukum memberikan narasi yang logik dan nilai kepastian terutama keadilan. Tidak ada alasan obyektif untuk tidak menahan pelaku penganiayaan agar tidak diduga penyidik Polsek Alok “tangan” ngak bersih sehingga enggan tersangkakan pelakunya.
You must be logged in to post a comment Login