Menko Luhut: Sebagai Lembaga Keamanan Laut, Bakamala Tidak ikut Berpolitik

JAKARTA(jarrakpos.com) – “Kira-kira sudah tujuh tahun lamanya Saya rasa masalah tata kelola dan penegakan hukum laut di Indonesia, tak kunjung tuntas. Banyaknya kepentingan dan ego sektoral yang dikedepankan oleh masing-masing instansi yang berwenang, menjadi penyebab tindak kejahatan yang semakin masif terjadi di wilayah laut Indonesia. Dari mulai penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan “unreported and unregulated fishing” kerap terjadi dan saya melihat bahwa pelanggaran ini belum seluruhnya diproses oleh aparat yang berwenang, dikarenakan tumpang tindihnya berbagai kebijakan dimana setidaknya ada tujuh kementerian lembaga yang mengurusi tata kelola laut ini” ujar Luhut Binsar Pandjaitan,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dilansir dari laman instagaramnya (senin, 21/3/2022)

Menko Luhut bersama Menko Polhukam Mahfud MD
dan seluruh jajaran K/L terkait kembali mempertegas lagi komitmen dan keseriusan dari arahan Presiden @jokowi yang disampaikan pada Februari 2020 lalu mengenai peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia. Bakamla juga harus berperan dalam mensinergikan seluruh potensi penegak hukum dari instansi terkait yang ada di laut sehingga diharapkan mampu mengatasi segala potensi tindak pidana pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi atas semua keluhan-keluhan yang masuk terkait pemeriksaan terhadap pelaku usaha di laut yang selalu dilakukan secara berulang-ulang.

Arahan Menko Luhut kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan, bahwa ketika arahan Presiden diberikan,hanya perlu melaksanakannya dengan tepat. “Secara khusus saya juga mengharapkan agar Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan laut untuk tidak berpolitik dan menimbulkan distorsi terkait kebijakan ini. Jadilah seorang abdi negara yang punya integritas dalam bekerja dan menjaga reputasi. Jagalah kepercayaan dan amanat yang sudah diberikan oleh atasan anda sebaik mungkin, karena dengan kepercayaan yang saling sinergis antar lembaga yang berwenang, akan menciptakan tata kelola keamanan laut Indonesia yang lebih solid demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” tegas Luhut.(gus)