Mereka Yang Berburu Corona Patut Kita Hargai

Mereka Yang Berburu Corona Patut Kita Hargai
Oleh Ali Imran / wartawan JarrakPos

Corona Virus Desease (Covid)-19 merupakan bentuk lain dari musuh negara yang sewaktu-waktu dapat membunuh kita dan banyak jiwa . Begitu juga dengan musuh lainnya seperti penjajah masuk ke dalam negara lain juga akan merenggut nyawa dan harta benda lainnya.

Melihat pesatnya penyebaran virus corona di awal masuk ke Indonesia sejak tahun 2019 lalu, itu merupakan bentuk ancaman yang serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dibentuk kekuatan /atau benteng dalam memproteksi diri agar invasinya tidak menyebar lagi ke berbagai lini kehidupan yang lainnya.

Untuk proteksi diri tersebut, negara mencari solusi dengan memgumpulkan kekuatan mulai dari pemikir, analisys, tenaga medis, anggaran hingga personil benteng negara yakni TNi dan Polri. Semuanya diberdayakan dalam memaksimalkan perang melawan penjajah yang bernama Corona.

Setelah pemikir dan analisys mendapatkan formula sebagai senjata maupun perisai untuk melawan corona, kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat perang tersebut berupa alat proteksi diri seperti masker, alat cuci tangan, desinfektan, wadah-wadah sterilisasi, dan banyak lagi hingga sampai kepada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan penyaluran bantuan BLT dan kredit lunak UMKM.

Untuk pendistribusiannya kini giliran tenaga medis, personil pemerintahan seperi BNPB / BPBD , hingga alat negara yakni TNI dn Polri .

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan kepada penjajah, diperlukan unsur organik yakni TNI yang selalu siaga membentengi rakyatnya dalam sergapan musuh dan Polri sebagai untuk unsur Pelindung dan Pengayom Masyarakat.

Fungsi TNI dalam menghadapi corona memang berbeda dengan musuh yang berwujud fisik dilengkapi dengan senjata api, saat berperang dengan negara penjajah, TNI tentunya juga mengangkat senjata.

Namun saat menghadapi corona tanpa wujud fisik yang terlihat secara kasat mata, taktik perangnya tentu juga dirobah agar kekuatan musuh dapat dilumpuhkan.
Taktik perang TNI melawan musuh tentunya terlibat langsung dalam memobilisasi masyarakat agar membentengi diri dengan Protokol Kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas umum) dan membetengi diri dengan vaksin covid-19.

Demikian dengan kehadiran polisi, tentunya tak jauh beda dengan TNI. Polri memposisikan diri dalam penegakan peraturan-peraturan pemerintah dalam upaya penyelamatan rakyatnya seperti yang kerap kita temui di jalan raya, polisi bahkan terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah berupa Operasi Yustisi Protokol Kesehatan.

Secara humanis polisi tak bosan menghimbau masyarakat agar selalu patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan, mereka bahkan menyetop kenderaan yang pengemudinya lalai memakai masker dan polisi memberikan bimbingan kepada pengemudi sebagai implementasi Polri sebagai pengayom masyarakat.

Nah, untuk membentengi rakyat dari dalam tubuh, kekuatan TNI, Polri, Tenaga Medis, Personil BNPB, BPBD dan perangkat pemerintahan lainnya bersatu padu mengumpulkan tenaga agar program vaksinasi covid-19 dapat menyeluruh / merata menyentuh setiap masyarakat mendapatkan bagian vaksin.

Bahkan petugas sering melakukan jemput bola hingga ke pelosok terisolir sekalipun, petugas kerap berjalan kaki untuk mencapai warga yang jauh dari jangkauan kenderaan roda dua, mereka juga harus berjuang melintasi sungai hingga bukit-bukit yang terjal. Mereka juga rela bekerja pagi, siang hingga malam hari.

Itu semua demi pemerataan hak mendapatkan vaksin covid-19 agar terbentuk immun (kekebalan) tubuh untuk melawan corona.

Selain pemerataan hak untuk mendapatkan vaksin, ,upaya percepatan pencapaian sasaran 70% vaksinasi massal covid-19 dari jumlah seluruh wajib vaksin juga bertujuan agar kegiatan masyarakat di sekitar mereka tidak terbatas dengan adanya program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) .

Mereka para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari kepala daerah, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan) akan merasa kasihan melihat rakyat jika di daerah mereka terjadi pembatasan kegiatan, dimana warga harus berdiam dan bekerja di rumah, beribadah di rumah hingga sekolah juga harus dari rumah secara daring yang semua itu akan menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi hingga penurunan nilai-nilai sosial.

Untuk menjaga agar pembatasan ini tidak terjadi di daerah masing-masing, maka para unsur Forkopimda bersama jajarannya berjuang keras dalam pencapaian percepatan target 70% vaksin covid-19, agar level PPKM tersebut tidak naik dan tidak terjadi pembatasan kegiatan bagi masyarakatnya.

Karena syarat suatu daerah untuk bebas melakukan aktifitas seperi laiknya kehidupan sebelum corona datang ke negeri ini, Pemerintah pusat memberlakukan indikator yang diikuti. Indikator tersebut yakni adanya level PPKM .

Sedangkan level PPKM ditentukan dari jumlah penyebaran covid-19 dan jumlah capaian 70% sasaran vaksin.

Jika dalam suatu daerah angka penyebaran covid-19 nya tinggi ditambah minimnya angka capaian target 70% vaksin covid-19, maka daerah tersebut bisa jadi masuk kategori PPKM level- 4, dimana kegiatan masyarakatnya akan dibatasi agar penyebaran virus covid-19 dapat ditekan.

Begitu juga meski suatu daerah angka penyebaran covid-19 sudah pada level angka yang minim bahkan nihil, namun jumlah capaian target vaksinasi covid-19 nya masih di bawah angka 70% hingga penghujung Desember tahun ini, maka daerah tersebut juga dimungkinkan akan terjadi pembatasan dimana level PPKM mereka akan naik semisal dari level 2 naik ke level 3 atau dari level 3 naik kepada level 4.

Nah, demi rakyatnya setiap unsur Forkompinda dan jajarannya berjuang mati-matian memporsir tenaga mereka siang, pagi dan malam agar level PPKM , tak jarang mereka terus berkoordinasi secara lintas sektoral bagaiaman agar capaian target 70% vaksinasi massal dapat tercapai.

Atas perjuangan mereka tersebut, sudah tentu kita sebagi rakyat juga harus memberikan penghargaan kepada mereka yang berjuang mati-matian demi rayatnya , bahkan ada diantara mereka mendapatkan ancaman dicopot dari jabatannya jika semua target tersebut tidak tercapai.

Mereka tidak butuh piagam dan mereka tidak butuh uang ataupun hadiah bentuk lainnya, yang mereka butuhkan atas perjuangan mereka itu hanyalah sebuah pengetian “kepatuhan” dari masyarakatnya sendiri.

Mereka ingin kita (rakyat) Patuh menjalankan Protokol Kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas umum) dan kita patuh dan datang tanpa disuruh untuk divaksin covid-19 . Dimana penghargaan yang mereka harapkan itu kembali kepada kepentingan kita sendiri agar terlindungi dari serangan covid-19. ****** (Ali Imran/JarrakPos).