Mestinya Bali Dijatah Menteri Pariwisata, Menangkan Jokowi 92 Persen

Kuta, JARRAKPOS.com – Bali patut kembali mendapat jatah Menteri Pariwisata setelah membawa kemenangan Paslon 01 Jokowi-Amin pada Pemilu 9 April 2019 yang menembus 92 persen suara. Selain itu, diharapkan setelah terpilihnya Jokowi dua periode menjadi presiden bisa membawa kemajuan untuk Bali sendiri baik itu di bidang infrastruktur maupun bidang yang lainnya. “Kita sangat menginginkan nantinya ada keterwakilan masyarakat Bali untuk bisa menjadi Menteri Pariwisata. Apalagi selama ini di Bali sendiri sudah terkenal akan pariwisatanya, sehingga ketika ada permasalahan bisa mempunyai jalan keluarnya,” tandas pelaku dan praktisi pariwisata Bali yang juga Ketua PAC PDIP Kecamatan Kuta, I Nyoman Graha Wicaksana ditemui di Kuta, Selasa (30/4/2019).

.

Graha menambahkan, jika terpilih Menteri Pariwisata dari Bali dipastikan akan memberi kemajuan pariwisata di Indonesia. Sebab masyarakat Bali sudah terbiasa hidup dari pariwisata. Artinya, mereka sudah tahu betul akan dapur pariwisata yang kedepannya dipastikan ada rencana untuk kemajuan pariwisata di Indonesia. “Kita berharap Menteri Pariwisata bisa datang dari masyarakat Bali, seandainya bukan orang Bali yang jadi menteri setidaknya orang tersebut mengetahui akar pariwisata terutama orang yang bisa memahami tentang adat dan budaya pariwisata di Bali,” tuturnya owner Hotel Bakung Sari itu, seraya menjelaskan, ketika Menteri Pariwisata asal Bali nanti dipastikan akan dapat membenahi pariwisata sekaligus menjaga citra pariwisata nasional.

Baca juga : Bali Layak Diberi Jatah Menteri Pariwisata

Salah satunya terkait pemberitaan yang menyebutkan oknum imigrasi yang diduga telah melecehkan 10 warga Nepal saat mendarat di Bandara Ngurah Rai. Hingga salah satu perusahaan travel Samsara Holidays Pvt. Ltd melaporkan kasus itu kepada Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal. Jadinya sudah jelas kasus itu sudah mencoreng citra pariwisata Bali. “Imigrasi itu bisa dikatakan sebagai gerbang pariwisata, sebab ketika wisatawan asing datang ke Indonesia maupun Bali yang pertama dilihat adalah imigrasi dimana pelayanan mereka seharusnya bisa membuat nyaman para wisatawan asing,” tandasnya, sekaligus melanjutkan, kasus dugaan pelecehan oknum imigrasi itu, sebenarnya bukan hanya kali ini saja tetapi pernah juga terjadi sebelumnya.

.

Karena itulah, jika Bali mendapat jatah Menteri Pariwisata dipastikan bisa memahami permasalahan pariwisata hingga di tingkat nasional. Sebab majunya pariwisata dibutuhkan sebuah layanan yang prima dan bahasa asing. Artinya dengan adanya permasalahan di Imigrasi Bali dipastikan para pegawainya tidak memahami arti dari pariwisata dan sudah pasti sangat tertutup dan terlalu baku akan aturan yang dibuat. “Seharusnya imigrasi mempunyai alat untuk mengukur tingkat kepuasaan pelayanan, dan pemerintah juga harus bisa merevitalisasi layanan publik yang sudah jelas sebagai wajah pariwisata,” tegas calon Anggota DPRD Badung dapil Kuta terpilih ini. tra/ama